Author: Admin 21
-
DJP: PP 20/2026 Hadirkan Kebijakan Perpajakan yang Lebih Tepat Sasaran
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah menghadirkan langkah penyempurnaan kebijakan perpajakan agar semakin tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan. Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan ini dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja […]
-
DJP Rombak Wajah Coretax, Tapi Stabilitas Sistem Masih Jadi Ujian
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi meluncurkan pembaruan tampilan sistem Coretax DJP, platform administrasi perpajakan digital yang digunakan jutaan wajib pajak di Indonesia. ​Penyegaran antarmuka ini dilakukan setelah sistem sempat mengalami gangguan (downtime) selama beberapa hari yang memicu keluhan dari pengguna. DJP menjelaskan bahwa pembaruan ini sebagai “Penyegaran Tampilan Coretax” yang dirancang untuk […]
-
Kala Performa Penerimaan Pajak Tak Seindah Realita di Mata Pengusaha
Performa penerimaan pajak selama lima bulan 2026 mencatatkan tren positif berturut-turut sehingga menjadi penopang tingginya belanja pemerintah. Namun, kii otoritas fiskal menghadapi pertaruhan kredibilitas kebijakan di mata dunia usaha. Selama Januari hingga Mei 2026, penerimaan pajak selalu tumbuh positif bahkan selalu di atas 15% (yoy). Pertumbuhan terendah tercatat baru pada April 2026 sebesar 16,1% (yoy) […]
-
Jaring Kendaraan Mati Pajak Saat Razia, Pemprov Minta Lunasi di Tempat
Pemprov Kalimantan Timur melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kota Samarinda menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan berhasil menjaring sedikitnya 1.181 unit mobil dan motor. Plh Kepala UPTD PPRD Kota Samarinda Muhammad Mada Sabena mengatakan operasi razia menyasar 2 jenis pelanggaran, yakni kendaran dengan kondisi mati pajak dan kendaraan yang masa pajaknya […]
-
DJP Blokir 36 Rekening WP yang Nunggak Pajak hingga Rp17 Miliar
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku memblokir rekening milik 36 wajib pajak. Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Sekti Widihartanto mengatakanpemblokiran dilaksanakan dalam rangka menagih tunggakan pajak senilai Rp17,07 miliar. Nilai tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan yang perlu diamankan melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkesinambungan,” katanya, dikutip pada […]
WA only