Author: Admin 21

  • Pengadilan Pajak Beralih ke MA, Sengketa Diharapkan Lebih Cepat Tuntas

    Pengadilan Pajak Beralih ke MA, Sengketa Diharapkan Lebih Cepat Tuntas

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung transisi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa Menteri Keuangan Suahasil Nazaramendorong kesiapan transisi tersebut guna mencegah timbulnya kendala dalam pelayanan di Pengadilan Pajak. “Pak menteri kami [Suahasil] sudah sangat paham dan justru mendorong kesiapan transisi supaya bisa tidak terlalu bermasalah, baik […]

  • Pacu Ekspor dan Ekonomi Lokal, DJBC Dampingi UMKM Tembus Pasar Global

    Pacu Ekspor dan Ekonomi Lokal, DJBC Dampingi UMKM Tembus Pasar Global

    Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memberikan pendampingan kepada pelaku usaha lokal yang berorientasi ekspor guna membantu produk dalam negeri menembus pasar internasional. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Netty Hartawati mengatakan kegiatanpendampingan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur danketentuan ekspor. “Informasi yang tepat diharapkan dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan kegiatan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, […]

  • Suami Tak Berpenghasilan, PTKP Karyawati Bisa Bertambah

    Suami Tak Berpenghasilan, PTKP Karyawati Bisa Bertambah

    Karyawati yang berstatus kawin pada dasarnya hanya memperoleh penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri. Namun, PTKP tersebut dapat bertambah apabila suaminya tidak memiliki penghasilan dan karyawati dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023. Pasal […]

  • WNI di Luar Negeri Lebih dari 183 Hari BelumTentu Jadi SPLN

    WNI di Luar Negeri Lebih dari 183 Hari BelumTentu Jadi SPLN

    Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tidak otomatis menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN). WNI tersebut masih harus memenuhi sejumlah persyaratan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c UU PPh. Sementara itu, persyaratan lebih lanjut diatur dalam PMK 18/2021. Status […]

  • Tax Ratio RI Naik ke 9,49%, MUC Sebut Peran Coretax dan Pajak Digital

    Tax Ratio RI Naik ke 9,49%, MUC Sebut Peran Coretax dan Pajak Digital

    Tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai 9,49% terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal pada Januari-September 2026. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 8,58%. Kenaikan tax ratio tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan pajak. Direktur Eksekyutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai, peningkatan penerimaan pajak turut didorong […]

WhatsApp WA only