Author: Admin 21

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan pengenaan pajak baru. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menertibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari penyedia luar negeri yang selama ini sudah menjadi obyek pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti […]

Besarnya jumlah pekerja di sektor informal menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia. Kondisi ini membuat pemerintah menghadapi tantangan untuk memperluas basis penerimaan pajak di tengah dominasi aktivitas ekonomi yang belum masuk ke sektor formal. Ekonom senior sekaligus pendiri CReco Research Institute Raden Pardede mengatakan, persoalan rendahnya tax ratio Indonesia sebenarnya bukan […]

Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan penyebab makin ketatnya restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2026, ditegaskan kriteria sebagai PKPberisiko rendah terpenuhi bila 80% dari total penyerahan PKP dimaksud adalah ekspor BKP/JKP, penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, dan/atau penyerahan BKP/JKP yang tidak dipungut PPN. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri […]

Wajib pajak perlu memperhatikan persyaratan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi (PSA). Sebab, Ditjen Pajak (DJP) tidak akan mempertimbangkan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan. Konsekuensinya, dirjen pajak tidak akan menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024. “Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat […]

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga maksimal 2 kali. Batasan tersebut berlaku untuk satu surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP). Kendati demikian, kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan PSA atas STP atau SKP yang sama tidak diberikan tanpa batasan. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak dapat mengajukannya maksimal 3 bulan […]