Author: Admin 21
-
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeriuntuk Orang Pribadi dan Badan
Status subjek pajak menjadi poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh). Sebab, subjek pajak merupakan pihak yang dituju untuk dikenakan pajak. Selain subjek pajak dalam negeri SPDN, PPh juga menyasar subjek pajak luar negeriSPLN. Sesuai dengan ketentuan UU PPh, SPLN yang menerima dan/atau memperolehpenghasilan yang bersumber dari Indonesia akan sekaligus menjadi wajib […]
-
DPR Minta DJP Hitung Nilai Sanksi yang Dihapus Akibat Kendala Coretax
Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak DJP menghitung dan melaporkan nilai penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akibat kendala implementasi coretax administration system. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan DJP memang harus memberikan penghapusan sanksi administratif atas kendala yang dihadapi wajib pajak dalam mengakses coretax system. Namun, dia juga meminta DJP […]
-
DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024
Ditjen Pajak DJP mencatat ada 3.794 wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 sepanjang 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan wajib pajak yang mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kebanyakan berasal dari sektor usaha perdagangan besar dan eceran. “Pada tahun 2024, sebanyak 3.794 wajib pajak mengajukan permohonan […]
-
Kontraksi Pajak Beresiko Memperlebar Shortfall
Penerimaan pajak hingga akhir Maret turun 18%, sementara hingga akhir April turun 27% Dalamnya kontraksi pada awal tahun menjadi risiko kinerja penerimaan pajak sepanjang 2025. Bahkan, penerimaan pajak yang pada tahun lalu berbalik mencetak shortfall, diperkirakan kembali berlanjut ke tahun ini. Shortfall penerimaan pajak adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam […]
-
Tak Cuma Kasus Korupsi, RUU Perampasan Aset Juga Menyasar Para Pengemplang Pajak
Kejaksaan Agung menyampaikan rencana penerapan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) bagi pelaku penghindaran pajak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna menjelaskan bahwa cakupan RUU ini kini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga meluas mencakup berbagai jenis […]
WA only