Author: Admin 21

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp719,61 miliar hingga November 2025. Dari jumlah tersebut, Indodax menyumbang setoran pajak sebesar Rp376,12 miliar. Dengan capaian itu, Indodax berkontribusi lebih dari 50% terhadap total penerimaan pajak kripto nasional dalam periode yang sama. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, kontribusi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan […]

Indonesian National Shipowners Association (INSA) melaporkan adanya kapal asing beroperasi di Indonesia tanpa membayar pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut diungkapkan di hadapan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang penyelesaian masalah hambatan usaha alias debottlenecking pada hari ini, Senin (26/1/2026). Dalam paparannya, Sekretaris Umum INSA, Darmansyah Tanamas mempermasalahkan praktik […]

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, termasuk orang pribadi, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mulai tahun 2026, proses pelaporan SPT Tahunan dilaksanakan secara digital melalui sistem Coretax DJP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan kemudahan, akurasi, dan […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait dengan permasalahan cashback dan promo yang dimasukkan sebagai penghasilan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rosmauli mengatakan cashback yang bersifat penghargaan, yaitu diberikan kepada pihak tertentu dengan syarat tertentu dan memiliki nilai ekonomis yang dapat […]

Informasi penting bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini memiliki kewenangan lebih luas untuk membatasi hingga memblokir akses layanan publik bagi penunggak pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 tentang tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan serta pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka […]