Author: Admin 21
-

BPK Temukan PPN DTP Rp25,65 Miliar Terindikasi Salah Sasaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai sistem informasi Ditjen Pajak (DJP) belum dilengkapi dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2025 menyebut insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan kendaraan listrik senilai Rp25,65 miliar terindikasi diberikan kepada wajib pajak yang […]
-

Ada Batas Waktunya, DJP Jakbar Dorong WP Manfaatkan Penghapusan Sanksi
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat mendorong wajib pajak memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100%. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengatakan seluruh petugas akanmemberikan asistensi sekaligus pelayanan kepada wajib pajak yang hendak memanfaatkan program keringanan sanksi pajak tersebut. “Kami bersama seluruh kepala kantor pelayanan pajak di […]
-

Tumbuh 1,59%,Penerimaan Pajak DKI JakartaSudah Tembus Rp34,58 T
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Januari hingga September 2026 sudah mencapai Rp39,33 triliun. Angka ini tumbuh 1,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan capaian PAD periode Januari hingga September 2026 tersebut setara dengan 68,2% dari target senilai Rp57,67 triliun. “Pendapatan […]
-

Reformasi Restitusi Pajak, Wajib Pajak Patuh Diprioritaskan
Pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan restitusi pajak diperlukan untuk menjaga iklim usaha dan penerimaan negara. Wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik perlu mendapat prioritas. Pakar Kebijakan Perpajakan dan Perpajakan Internasional Fakultas Ilmu Administrasidari Universitas Indonesia DR. Ning Rahayu mengungkapkan, proses pemeriksaan restitusi pajak, apa pun nomenklatur atau mekanisme yang digunakan, harus tetapmengacu pada […]
-

Jaga Penerimaan Negara, Pakar Dorong Restitusi Pajak Berbasis Risiko
Sistem self-assessment di Indonesia menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah didorong untuk menerapkan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan restitusi pajak. Wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik perlu mendapat prioritas percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sedangkan wajib pajak dengan catatan kepatuhan rendah dapat menjalani pemeriksaan lebih mendalam. Pendekatan itu dinilai dapat meningkatkan efisiensi pengawasan […]
WA only