Author: Admin 21

  • Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara, Tingkatkan Rasio Pajak 23%

    Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara, Tingkatkan Rasio Pajak 23%

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam aturan ini dibahas mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara. “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%,” tulis Dokumen RPJMN di Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang ditetapkan dan ditandatangani […]

  • Pemerintah Bidik Rasio Perpajakan 12,5% – 15%, Berikut Tantangan yang Dihadapi

    Pemerintah Bidik Rasio Perpajakan 12,5% – 15%, Berikut Tantangan yang Dihadapi

    Pemerintah menargetkan rasio perpajakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berada di kisaran 11,52% hingga 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun sayangnya target tersebut masih menghadapi tantangan serius akibat ketidakpastian ekonomi global. Wijayanto Samirin, Ekonom dari Universitas Paramadina, menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi sebagai langkah penting untuk menarik investasi asing langsung (FDI) serta mendorong pertumbuhan […]

  • Kemnaker Ungkap Sektor Ini Keluhkan Tak dapat Insentif PPh 21

    Kemnaker Ungkap Sektor Ini Keluhkan Tak dapat Insentif PPh 21

    Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) meminta pekerja sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman dimasukkan sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, FSP RTMM dan sejumlah perusahaan di industri rokok telah mendatangi Kantor Kemnaker dan […]

  • Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

    Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

    Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kalbar) Krisantus menegaskan provinsinya terbuka untuk investasi, tetapi investor diharapkan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Krisantus menyebut kontribusi tersebut di antaranya berupa pembayaran pajak daerah di Kalbar. Untuk itu, dia mengimbau perusahaan yang beroperasi di Kalbar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah NPWPD. “Jangan bayar pajaknya ke Jakarta. Hasil bumi […]

  • PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah,DJP Rilis Keterangan Resmi

    PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah,DJP Rilis Keterangan Resmi

    Pemerintah resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah DTP atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Insentif PPN DTP rumah kembali diberikan pada tahun anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 13/2025 yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025. “Transaksi di bidang properti merupakan transaksi yang mempunyai multiplier effect yang besar […]

WhatsApp WA only