Author: Admin 21

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti kalau ada praktik tidak sehat berupa “tawar-menawar” dan penggunaan backing di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  Purbaya menegaskan tidak akan menoleransi upaya intervensi maupun pendekatan tidak resmi yang berpotensi merusak integritas aparat pajak dan kepercayaan publik. Purbaya meminta jajaran pajak tidak ragu melaporkan jika menemukan upaya lobi, tawar-menawar, atau […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pada 2026 guna mendongkrak penerimaan negara. Seperti diketahui, pemerintah membidik penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun pada 2026. Target tersebut naik dibandingkan realisasi 2025 yang tercatat Rp 1.917,6 triliun, yang hanya mencapai sekitar 87,6% dari target sebesar Rp 2.189,3 triliun. Direktur Eksekutif […]

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dinilai bakal terus menemui jalan buntu jika struktur pasar tenaga kerja nasional tidak segera dibenahi. Saat ini, lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia masih terjebak di sektor informal yang berada di luar jangkauan administrasi perpajakan. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Elan Satriawan, mengungkapkan bahwa selama lebih dari satu dekade, […]

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp 4,07 triliun. Target itu naik Rp 237 miliar dibandingkan target 2025 yang mencapai Rp 3,83 triliun. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan mengatakan target itu sejalan dengan realisasi pendapatan daerah pada 2025. Kenaikan target itu juga menjadi bagian upaya memperkuat kemandirian fiskal […]

Pemerintah resmi memerinci target penerimaan pajak pada 2026 melalui Peraturan Presiden (Perpres) 118/2025 tentang Rincian APBN 2026. Meski sudah diundangkan oleh pemerintah pada 28 November 2025, dokumen perpres dimaksud baru dirilis secara elektronik pada bulan ini. “Penerimaan perpajakan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan presiden ini,” bunyi Pasal 2 huruf a […]