Author: Admin 21
-
DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Bisa Diajukan via Coretax
Pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026 menarik perhatian publik sepekan terakhir. KEP-239/PJ/2026 diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional, yang berlaku mulai 8 Oktober 2026. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A PMK 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. Berdasarkan KEP-239/PJ/2026, kebijakan […]
-
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp11,2 Triliun, DJP Bidik Segini hingga Akhir 2026
Penerimaan pajak dari ekonomi digital telah mencapai Rp 11,2 triliun hingga Agustus 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun membidik penerimaan sebesar Rp 16 triliun hingga akhir tahun, seiring ekspansi transaksi digital dan penguatan kebijakan pemajakan di sektor tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berharap penerimaan pajak ekonomi digital tahun ini dapat meningkat sekitar 50% […]
-
Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang, Ada Diskon Pajak hingga 40%
Pemprov Riau memperpanjang program penghapusan denda atau pemutihan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari 15 Oktober hingga 30 November 2026. Semula, program pemutihan denda PKB dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Dengan ada perpanjangan waktu, insentif PKB ini diyakini dapat meringankan beban finansial warga Riau. “Program ini diberlakukan mulai 15 Oktober […]
-
Mulai 2027, DJP Tukar Data Aset Kripto dengan Negara Mitra
Ditjen Pajak (DJP) akan mempertukarkan data aset kripto dengan otoritas pajak yurisdiksi mitra melalui mekanisme cryptoasset reporting framework (CARF) mulai 2027. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan pertukaran ini mewajibkan Indonesia untuk menyiapkan data aset kripto secara akurat dengan dukungan lembaga terkait, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Pertukaran informasi ini […]
-
Ditjen Pajak Akui Sulit Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Digital Asing
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengawasi kepatuhan perpajakan perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan akses data, verifikasi laporan pajak, serta keberadaan perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Direktur Peraturan Perpajakan I, Rosmauli menyampaikan bahwa transaksi digital lintas negara tidak […]
WA only