Author: Admin 21
-
Edukasi Pengurus KDMP soal PPh Final 0,5%, Fiskus Adakan Kelas Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng menyelenggarakan kegiatan kelas pajak bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Kepulauan Selayar pada 22 Juli 2026. Kelas pajak diadakan untuk meningkatkan pemahaman pengurus koperasi perihal hak dan kewajiban pajak, khususnya pemanfaatan fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM, seperti Koperasi. […]
-
PPN Transaksi Digital LN Boleh Dikreditkan Pembeli, Cek Syaratnya!
Pemanfaat barang digital dan/atau jasa digital dapat mengkreditkan PPN yang dipungut melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sepanjang memenuhi ketentuan. Merujuk PMK 49/2026, PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN dapat dikreditkan sepanjang memenuhi 2 ketentuan. Pertama, alamat pos elektronik atau nomor telepon pemanfaat barang/jasa digital terdaftar pada administrasi DJP. Kedua, memenuhi ketentuan […]
-
Setoran Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp54,7 Triliun jelang Marketplace Pungut PPh
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp54,71 triliun sampai dengan 30 Juni 2026. Setoran pajak ini tercatat sekitar satu bulan sebelum implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace). Secara terperinci, penerimaan pajak ekonomi digital ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) Rp42,01 […]
-
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp54,71 T hingga Akhir Semester I-2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penambahan akumulasi setoran pajak dari aktivitas ekonomi digital. Hingga Juni 2026 atau akhir Semester I-2026, setoran pajak ekonomi digital sebesar Rp54,71 triliun. Angka ini naik sekitar Rp1,86 triliun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp52,85 triliun. “Kami berharap kepatuhan pelaku usaha digital yang terus meningkat dapat mendukung penerimaan negara […]
-
DJP Larang Wajib Pajak Rekam SP2DK Daring, Pelanggar Terancam Sanksi
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengatur larangan bagi wajib pajak untuk merekam proses penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilakukan secara daring melalui video conference. Sebaliknya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) justru diwajibkan melakukan perekaman selama proses tersebut berlangsung. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]
WA only