Author: Admin 21
-
Bank Dunia Sarankan Indonesia Hapus Tax Holiday
Relevansi fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday dinilai semakin berkurang tidak terkecuali di Indonesia. Apalagi, serapan atau realisasi insentif pajak untuk menggaet investasi ini menurun pada tahun lalu. Dalam laporan ‘Unlocking Businesses’ Tax Potential For Growth’, Bank Dunia (World Bank) menyarankan penghapusan tax holiday sebagai salah satu langkah memperluas basis PPh Badan […]
-
World Bank Soroti Ambang Batas PKP dan Fasilitas Pembebasan PPN
World Bank mendorong pemerintah untuk memangkas ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) dari Rp4,8 miliar menjadi hanya Rp500 juta. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (3/8/2026). Dalam laporan bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth, World Bank memandang langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha ke […]
-
Meski Bebas PPh 100%, Tak Ada Investor Ajukan Tax Holiday di IKN pada 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belum ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun 2025. Padahal, pemerintah telah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan […]
-
Utang Restitusi Pajak Makin Menumpuk, Tembus Rp 70,25 Triliun pada 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang kelebihan pembayaran pendapatan atau utang restitusi pajak mencapai Rp 70,25 triliun hingga 31 Desember 2025. Nilai tersebut meningkat 13,85% dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 61,70 triliun. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 Audited, utang kelebihan pembayaran pendapatan merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang […]
-
Utang Restitusi Pajak Tembus Rp 70 Triliun, Pengusaha Minta DJP Percepat Pencairan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang kelebihan pembayaran pendapatan atau utang restitusi pajak mencapai Rp 70,25 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut meningkat 13,85% dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp 61,70 triliun. Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan, kenaikan utang restitusi […]
WA only