Author: Admin 21
-
Manfaatkan AI, Negara Ini Percepat VAT Refund Turis Jadi 1 Hari Kerja
Uni Emirat Arab (UEA) mempercepat proses pengembalian PPN (VAT refund) bagi turis asing menjadi 1 hari kerja dari sebelumnya sekitar 9 hari. Percepatan ini dilakukan melalui peluncuran sistem digital berbasis artificial intelligence (AI) di 3 bandara utama UEA. Menurut otoritas pajak (Federal Tax Authority/FTA), platform tersebut mampu menyederhanakan prosedur VAT refund, memangkas waktu tunggu, dan […]
-
Wajib Pajak yang Patuh Harus Dapat Prioritas, Pakar UI Sarankan Restitusi Pajak Berbasis Risiko
Pemerintah disarankan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan restitusi pajak agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi pengawasan terhadap penerimaan negara. Pakar Kebijakan Perpajakan dan Perpajakan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ning Rahayu, mengatakan wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan baik seharusnya memperoleh prioritas percepatan restitusi. Sementara itu, wajib pajak […]
-
Antisipasi Lonjakan Pengajuan Pengurangan Sanksi, DJP Perkuat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) memperkuat kapasitas sistem coretax untuk mengantisipasi lonjakan akses wajib pajak menjelang berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100% pada31 Desember 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas pajak terus memantau kinerja sistem dan memperkuat kapasitas jaringan coretax selama program keringanan […]
-
Pemerintah Bebaskan Pajak Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Periode Nataru
Pemerintah melalui resmi memberikan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat rute domestik selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2026, yang ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026 dan diundang pada 20 Oktober 2026. “Bahwa untuk menjaga daya […]
-
Pengawasan Insentif Penanaman Modal Tak Sesuai Aturan, Ini Temuan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat pelaksanaan pengawasan dan pelaporan fasilitas penanaman modal oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode 2021 hingga semester I/2025 tidak sesuai dengan ketentuan. Merujuk pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu (DTT) yang disusun BPK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disebut tidak melakukan pengawasan rutin terhadap pemenuhan kewajiban fasilitas secara memadai. […]
WA only