Author: Admin 21
-
Aturan Terbaru Pembebasan Bea Masuk Barang Pertahanan, Unduhdi Sini
Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru yang mengatur pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, serta perlengkapan militer dan kepolisian untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 45/2026. Beleid yang berlaku efektif mulai 4 September 2026 ini mencabut dan menggantikan PMK 191/2016 s.t.d.t.d PMK 91/2021. “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]
-
Genjot Kinerja Penerimaan PPN, DJP Awasi Aktivitas Usaha Lewat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mencatat penerimaan PPN dan PPnBM pada semester I/2026 mencapai Rp380 triliun, tumbuh 42,2% dibandingkan dengan realisasi semester I/2025 senilai Rp267,27 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan otoritas akan mengoptimalkan penerimaan pajak konsumsi hingga akhir tahun. Salah satu caranya ialah menggencarkan pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan interoperabilitas data melalui coretax system. “Upaya […]
-
Realisasi Pajak Daerah Surabaya 2025 Hanya Capai 86,26%, Ini Pemicunya
Realisasi penerimaan pajak daerah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tercatat hanya mencapai 86,26% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda […]
-
Ingat,Konsultan Pajak Selaku Kuasa WP Harus Terdaftar di Coretax
Konsultan pajak dan pihak lain yang akan bertindak sebagai kuasa wajib pajak harus terdaftar dalam sistem administrasi Ditjen Pajak (DJP) atau coretax system. Ketentuan itu diatur dalam regulasi teranyar, PMK 44/2026. Konsultan pajak dan pihak lain harus terdaftar di coretax agar dapat ditunjuk dan diberikan peran (role akses) sebagai kuasa khusus. “Konsultan pajak dan pihak […]
-
Membongkar lubang hitam pajak: invoice menghilangkan penerimaan negara melalui manipulasi
Selama bertahun-tahun, kepatuhan pajak di Indonesia kerap diukur dari hal-hal yang terlihat di permukaan: apakah wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung kewajiban dengan benar, membayar tepat waktu, dan menyampaikan laporan sesuai tenggat. Namun, di balik deretan angka dan dokumen yang tampak rapi itu, terdapat persoalan yang jauh lebih kompleks. Ketidakpatuhan pajak […]
WA only