Author: Admin 21
-
Bos DJP Janji Pajak Digital Tak Intip Rekening Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak digunakan untuk memantau rekening masyarakat. Data transaksi yang masuk ke dalam sistem hanya digunakan untuk pemetaan, analisis, dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keterlibatan perbankan dan lembaga selain bank dalam SPP-TDLN merupakan bagian dari […]
-
Meterai Digital Tak Bisa Dibeli Sembarangan, DJP Rilis Aturan Khusus
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis ketentuan khusus yang mengatur tentang penyedia printer meterai teraan digital (MTD). Ketentuan yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 ditujukan untuk memastikan meterai digital yang digunakan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah. “Melalui aturan ini, penyedia, perangkat, hingga pengawasannya diatur secara jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan […]
-
Zulhas: Nilai Pasar Karbon Indonesia Bisa Capai US$ 7,7 Miliar per Tahun
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menyebutkan nilai pasar karbon Indonesia berpotensi mencapai US$ 7,7 miliar per tahun. Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulhas mengatakan kebijakan nilai ekonomi karbon tak hanya untuk menekan emisi. Namun, diharapkan juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. “Saya mendefinisikan NEK secara […]
-
Tak Setorkan Pajak Rp1,9 Miliar, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan Jember
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember dalam kasus tidak menyetorkan pajak senilai Rp1,9 miliar. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jatim III, Teguh Iman Wirotomo, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II […]
-
Menkeu Suahasil Terbitkan Aturan Baru, Ubah Tata Cara Keberatan Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menerbitkan aturan baru yang mengubah tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024. Dalam proses penelitian keberatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meminta buku, catatan, data, […]
WA only