Author: Admin 21

  • Siap-siap di 2025! Warga Terjerat Kenaikan Pajak, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak

    Siap-siap di 2025! Warga Terjerat Kenaikan Pajak, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak

    Masyarakat harus bersiap mengencangkan ikat pinggang dalam menghadapi beban pengeluaran pada tahun depan. Hal ini dikarenakan pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Padahal pemerintah menyadari kebijakan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat menengah-bawah. […]

  • Jika Niat, Tarif PPN Masih Bisa Tak Diubah

    Jika Niat, Tarif PPN Masih Bisa Tak Diubah

    Desakan ke pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 mendatang, belum surut. Suara kontra muncul berpangkal pada kerisauan kenaikan itu akan makin menekan daya beli masyarakat yang telah lesu. Agenda kenaikan tarif PPN menjadi 12% tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan […]

  • Pemajakan Underground Economy Jangan Cuma Gimmick

    Pemajakan Underground Economy Jangan Cuma Gimmick

    Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti tantangan dan potensi penerimaan pajak dari underground economy atau non-observed economy di Indonesia. Menggunakan defisi non-observed economy dari OECD, Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar membagi sektor tersebut menjadi empat bagian utama, yaitu underground production, produksi ilegal, sektor informal dan produksi rumah tangga untuk penggunaan pribadi (production of household […]

  • Ekonom nilai perluasan objek pajak lebih efektif dari PPN 12 persen

    Ekonom nilai perluasan objek pajak lebih efektif dari PPN 12 persen

    Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat perluasan objek pajak lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan negara daripada kenaikan PPN 12 persen. “Kalau mau mendorong rasio pajak, perluas objek pajak, bukan utak-atik tarif,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat. Menurutnya, pemerintah bisa mulai membuka pembahasan pajak kekayaan (wealth […]

  • Sri Mulyani Terbitkan Aturan Perpanjangan Fasilitas Pengurangan PPh Badan

    Sri Mulyani Terbitkan Aturan Perpanjangan Fasilitas Pengurangan PPh Badan

    Pemerintah memperpanjang jangka waktu usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang ditetapkan hingga 31 Desember 2025. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK Nomor 69 Tahun 2024 secara resmi diundangkan pada 9 Oktober 2024 dan […]

WhatsApp WA only