Author: Admin 21
-
100 Hari Pertama Prabowo, Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Dipertanyakan
Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto disambut optimisme sekaligus skeptisisme. Di balik target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% yang dijanjikan, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengamati kenyataan yang lebih kompleks, mulai dari deindustrialisasi prematur, ekspor yang melambat, hingga rasio pajak yang tak kunjung naik. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tidak akan […]
-
Coretax yang Membikin Pebisnis Frustasi
Pemerintah terus berupaya memulihkan sebagian layanan sistem administrasi pajak milik Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan alias Coretax DJP. Disaat bersamaan, kalangan dunia usaha menghadapi kerumitan akibat tersedatnya penerapan sistem administrasi perpajakan yang menelan anggaran negara hingga Rp 1,2 triliun itu. Berdasarkan data yang dihimpun Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), banyak pelaku usaha dari berbagai sektor […]
-
Penerimaan Pajak Kripto di RI Naik 3 Kali Lipat, Negara Kantongi Rp1 Triliun Selama 2024
Penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto di Indonesia dilaporkan naik, tembus angka Rp1,09 triliun selama periode Januari hingga Desember 2024. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melaporkan bahwa penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto di 2024 melonjak tiga kali lipat jika dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2023. Dimana penerimaan pajak kripto tahun 2023 hanya mengantongi Rp220,83 miliar pada 2023, sementara 2022 sebesar Rp246,45 […]
-
Bos Pengusaha Ekspor Wanti-wanti Bahaya Wajib Parkir Devisa Hasil Ekspor 1 Tahun: Usaha Berhenti, Pajak Hilang
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno meminta pemerintah tak pukul rata kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen di dalam negeri untuk satu tahun. Alasannya, setiap sektor memiliki siklus usaha berbeda-beda. “Kalau semua disamakan dan ditahan satu tahun, usahanya berhenti dong, habis modalnya. Kalau berhenti kan yang rugi pemerintah juga, akhirnya nggak […]
-
Miskoordinasi soal PPN 12 Persen jadi Catatan Buruk 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo
Center for Economics and Law Studies (Celios) menilai miskoordinasi soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada akhir tahun 2024 menjadi salah satu catatan paling buruk dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan penilaian tersebut berasal dari survei lembaganya terhadap 95 orang jurnalis. Bhima menyampaikan hampir setengah responden survei […]
WA only