Author: Admin 21
-
Di Atas Target, Kanwil DJP Jakarta Barat Kantongi Penerimaan Rp 64,7 Triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mencatatkan target penerimaan pajak 100% di seluruh unit kerja. Dengan target penerimaan APBN 2024 sebesar Rp 64,5 triliun, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatatkan penerimaan bruto sebesar Rp 72,2 triliun. Sementara penerimaan neto tercatat sebesar Rp 64,7 triliun atau 100,26% dari target, dengan pertumbuhan neto sebesar 9,25%. Kepala Kanwil DJP Jakarta […]
-
Sri Mulyani Sambangi Kantor Pajak Cek Pelaksanaan Coretax
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan pelaksanaan sistem Coretax di KPP Kebayoran Baru Satu, KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada Kamis, (23/1/2025). Sri Mulyani menyampaikan pengecekan ini dilakukan untuk mendengarkan berbagai masukan dan tantangan dari petugas di lapangan terkait sistem Coretax. Ia menyampaikan bahwa dalam implementasi sebuah sistem […]
-
Sri Mulyani Turun Gunung, Cek Coretax di Kantor Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ‘turun gunung’ melakukan pengecekan pelaksanaan sistem Coretax di KPP Kebayoran Baru Satu, KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar kemarin, Kamis, (23/1/2025). Hal ini tampak pada postingan Sri Mulyani di laman Instagram @smindrawati. Dia menyempatkan diri mendengarkan berbagai masukan dan tantangan yang dihadapi wajib pajak terkait […]
-
Sri Mulyani Minta Maaf Coretax Banyak Keluhan: Kami Terus Upayakan Perbaikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta maaf kepada wajib banyak atas banyaknya keluhan terhadap Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias Coretax. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini terus bekerja untuk memperbaiki sistem anyar ini. “Kepada seluruh Wajib Pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini,” tulis Sri Mulyani melalui […]
-
Pemerintah Godok Aturan Baru Terkait PPN Besaran Tertentu di Era Tarif 12%
Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besaran tertentu dalam era kebijakan tarif 12%. Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yudha Wijaya mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan ini tetap selaras dengan aturan sebelumnya dan arahan Presiden Prabowo Subianto. […]
WA only