Author: Admin 21

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku memerlukan waktu untuk menyusun peta jalan untuk mencapai rasio pajak atau tax ratio 23%. Menurutnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang bertanggung jawab menjaga penerimaan negara baru saja menjabat 3 minggu. Oleh sebab itu, Kemenkeu memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugas menyusun roadmap peningkatan rasio pajak. “Kalau bicarakan roadmap-nya sektornya mana […]

Pemerintah memperpanjang insentif tax holiday. Perpanjangan tersebut tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang mengatur perpajangan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (PPh Badan) alias tax holiday. Penerbitkan aturan ini dilakukan sebagai respons atas berakhirnya masa berlaku pengajuan fasilitas pajak pada 8 Oktober 2024 lalu, serta untuk mendukung sistem administrasi perpajakan yang baru. […]

Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menyatakan penurunan harga komoditas pada tahun lalu menjadi salah satu penyebab utama penerimaan pajak tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi selama 2024. Ketidakseimbangan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi sendiri terlihat dari indikator tax buoyancy alias daya apung pajak. Idealnya, nilai tax buoyancy adalah 1. Nilai tersebut menandakan bahwa […]

Ekonomi bawah tanah alias underground economy di Indonesia diperkirakan memiliki potensi penerimaan pajak sangat besar. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, jika sektor tersebut berhasil dibenahi dan dikenakan pajak, maka kontribusinya terhadap pendapatan negara bisa mencapai angka yang fantastis. “Underground economy sebenarnya sangat besar. Jika benar-benar mau narik pajak, bisa sangat […]

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut aturan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Jadi kami di sini sudah membahas bersama bapak ibu sekalian (DPR), sudah ada UU-nya, kami perlu […]