Author: Admin 21
-
Pemerintah Disarankan Hapus PPN untuk Tekan Harga Tiket Pesawat
Pemerintah diminta terlibat lebih dalam menekan harga tiket pesawat dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyebutkan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, kebijakan untuk penurunan tiket dibebankan ke badan usaha, baik maskapai, pengelola bandara hingga penyedia avtur. “Selama Nataru ini, kontribusi semua dari Badan Usaha, peran pemerintah apa? Pajak […]
-
Banyak Jargon, Ketentuan Pajak Minimum Global Tidak Mudah Diadopsi RI
Kementerian Keuangan Kemenkeu) berpandangan ketentuan pajak minimum global atau global anti base erosion GloBE bukanlah suatu aturan yang mudah diadopsi oleh Indonesia lewat peraturan menteri keuangan PMK. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal BKF Melani Dewi Astuti mengatakan penyusunan PMK 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional dilaksanakan dengan mengacu pada 6 […]
-
Alasan Coretax Tidak Diimplementasikan secara Bertahap, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak DJP menegaskan transisi dari sistem lama menuju coretax administration system tidak bisa dilaksanakan secara bertahap. Ketua Subtim Analis Bisnis 1a Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan PSIAP DJP Andik Tri Sulistyono mengatakan implementasi coretax secara bertahap justru akan merepotkan wajib pajak. “Situasi-situasi itu sudah mendapatkan asesmen dari sisi teknis di kami sehingga […]
-
Cegah Antrean Konsultasi Coretax Menumpuk, KPP Siapkan Ruangan Khusus
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surakarta menyediakan ruangan khusus untuk melayani wajib pajak yang meminta asistensi atau konsultasi terkait dengan penggunaan Coretax DJP pada 14 Januari 2025. Kepala KPP Pratama Surakarta Herry Wirawan mengatakan KPP membuka layanan di Aula Ramayana dan Ruang Rapat Manggala guna menghindari antrean yang menumpuk di ruang TPT. Hal ini juga […]
-
DJP: Coretax Belum Bisa Hitung PPN dengan DPP 11/12 secara Otomatis
Coretax administration system belum mampu memfasilitasi penghitungan PPN menggunakan dasar pengenaan pajak DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual sesuai PMK 131/2024 secara otomatis. Ketua Subtim Analis Bisnis 1a Tim Pelaksana PSIAP DJP Andik Tri Sulistyono mengatakan automasi penghitungan PPN dengan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual belum tersedia karena skema penggunaan […]
WA only