Author: Admin 21
-

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 29,97 Triliun, Kripto Sumbang Rp 942,88 Miliar
Hingga 31 Oktober tahun 2024, pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 29,97 triliun. Adapun rinciannya yaitu pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp 942,88 miliar, dan pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,71 triliun. Juga pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui […]
-

Sri Mulyani Peringatkan Potensi Dampak Ekonomi Global Atas Kemenangan Trump
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan potensi dampak ekonomi global dari kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden Amerika Serikat (AS). Sri Mulyani memproyeksikan bahwa Trump kemungkinan akan kembali menerapkan kebijakan tarif impor tinggi terhadap barang dari negara-negara mitra dagang Amerika, termasuk dari kawasan ASEAN, selama masa kepemimpinannya yang baru. Sri Mulyani mengacu pada kebijakan sebelumnya […]
-

Sri Mulyani Akui Berat Kumpulkan Pajak sepanjang 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui 2024 menjadi tahun yang berat dalam mengumpulkan pundi-pundi kas negara, khususnya dari pajak, untuk memenuhi kebutuhan belanja yang ditargetkan senilai Rp3.325,1 triliun. Hingga kuartal III/2024, Bendahara Negara mencatat pendapatan mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun. Sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun, terkontraksi 0,4% dari […]
-

Ini Alasan Pemerintah Tetap Akan Berlakukan Tarif PPN 12% di 2025
Siap-siap harga-harga barang akan semakin mahal tahun depan. Sebab, pemerintah memastikan akan menjalankan kebijakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan, penyesuaian tarif PPN tersebut sudah dibahas sejak jauh-jauh hari dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU […]
-

Penerimaan Pajak Sulit Diandalkan, Pemerintah Mulai Sibuk Genjot PNBP
Pemerintah menyadari bahwa penerimaan pajak pada saat ini tidak bisa diandalkan. Ini terindikasi dari penerimaan pajak pada tahun 2024 ini yang tidak akan tercapai target dan melanjutkan tren kontraksi. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menugaskan wakil menterinya, Anggito Abimanyu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh, mulai dari underground economy, aktivitas ilegal […]
WA only