Author: Admin 21

Program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya menghapus sejumlah ketentuan pajak dalam pengadaannya. Otomatis itu akan membuat harga rumah menjadi lebih murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). “Yang terdiri dari pembebasan […]

Seorang wajib pajak memperoleh Surat Teguran karena belum membayarkan Surat Tagihan Pajak STP/Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar SKPKB. Dalam Surat Teguran tersebut, tertera tagihan pajak yang harus dibayarkan adalah Rp100.000, sebagai konsekuensi atas belum lapor SPT Tahunan. Padahal, menurut keterangan wajib pajak tersebut, dirinya sudah tidak lagi bekerja sejak 2017. Karenanya, tidak ada lagi penghasilan […]

Sejumlah kalangan ekonom dari berbagai universitas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Musababnya, aktivitas ekonomi di dalam negeri tengah tertekan, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tumbuh di bawah 5%, dipicu oleh tertekannya daya beli masyarakat akibat akumulasi inflasi yang tinggi beberapa […]

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengubah batas waktu pembayaran beberapa jenis pajak yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya, kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya.  Terkait perubahan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi […]

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berubah. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 […]