Author: Admin 21
-
Ternyata, Begini Dampak Parah Jika PPN Naik 12 Persen di Era Prabowo
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan menjadi 12 persen di 2025 akan mengakibatkan kontraksi terhadap perekonomian Indonesia. “Kami coba menghitung jika skenario kenaikan tarif itu PPN 12,5 persen, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata Esther Diskusi Publik online bertajuk “Moneter dan Fiskal […]
-
Ingat! BPHTB Tidak Sama dengan PPh PHTB,Tarif Pajaknya Juga Beda
Masyarakat perlu memahami kembali perbedaan antara BPHTB dan PPhTB atau PPh final atas PHTB. Meski sama-sama berkaitan dengan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Tarifnya pun berbeda. Apa Itu BPHTB? BPHTB merupakan singkatan dari bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dikutip dari penjelasan Kanwil Ditjen Pajak DJP Sumatera […]
-
DPR Usul Tarif CHT Naik 5%, Segini Perkiraan Cukai di Harga Rokok 2025
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) multiyears untuk naik sebesar 5% per tahun, mulai 2025. Artinya, tarif cukai akan lebih tinggi dari tahun ini dan akan mengerek harga rokok di pasaran. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan […]
-
DJP Tunda Pemusatan PPN Secara Jabatan, Ikuti Coretax System
Ditjen Pajak DJP memutuskan untuk menunda pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam PENG4/PJ.09/2024. Awalnya, pengusaha kena pajak PKP yang tidak menyampaikan pemusatan tempat PPN terutang sampai dengan 30 April 2024 akan dilakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan per tanggal 1 Juli 2024. Namun, kebijakan tersebut diputuskan untuk ditunda hingga implementasi coretax […]
-
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Mahkamah Agung MA) menggelar rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Perma) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Jumat 6/9/2024) di Hotel Grand Aston Puncak Cianjur. Rapat Kelompok Kerja Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersebut turut dihadiri Dirjen Pajak Suryo Utomo. Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisual Suharto mengatakan […]
WA only