Author: Admin 21
-
Tahun Depan, Pemerintah Alokasikan Subsidi Pajak Rp 8,2 Triliun untuk Dunia Usaha
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk dunia usaha sebesar Rp 8,2 triliun pada tahun 2025. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran subsidi pajak DTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 8,31 triliun. “Adanya insentif perpajakan yang selektif untuk dunia usaha untuk bidang-bidang […]
-
Lanjutkan Reformasi, Menkeu Ini Singgung Perombakan Sistem Pajak
Menteri Keuangan Thailand Pichai Chunhavajira menyatakan bakal melanjutkan program reformasi pajak yang telah berjalan. Pichai mengatakan Thailand perlu mengintegrasikan seluruh sistem pajak. Di sisi lain, tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan di negara tersebut juga masih lebih tinggi daripada standar internasional. “Tarif PPh orang pribadi dan badan di Thailand relatif tinggi dibandingkan dengan […]
-
Aturan Pajak Beri Diskresi yang Luas Bagi Fiskus,Perlu Dipersempit?
Komite Pengawas Perpajakan Komwasjak) mencatat ketentuan perpajakan di Indonesia memberikan banyak kewenangan yang bersifat diskretif kepada pejabat pajak. Saat ini tercatat ada banyak peraturan perpajakan di Indonesia yang mendelegasikan kewenangan diskretif dari dirjen pajak kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Wakil Ketua Komwasjak Zainal Arifin Mochtar mengatakan banyak kewenangan-kewenangan dalam ketentuan perpajakan yang belum diatur dengan rapi. […]
-
Targetkan Penerimaan Pajak Rp 2.189 Triliun, Keponakan Prabowo Ungkap Strateginya
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menargetkan penerimaan negara berupa pajak pada APBN 2025 sebanyak Rp 2.189,3 triliun. Hal ini dia ungkapkan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2024). “Untuk tahun anggaran 2025, target penerimaan pajak ditetapkan Rp 2.189,3 triliun, untuk merealisasikan tersebut maka perlu strategi optimalisasi,” ujarnya. […]
-
Kantor Pajak Imbau WP untuk Rutin Periksa Masa Berlaku Sertel
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak KP2KP Bontosunggu mengimbau wajib pajak untuk rutin memeriksa masa berlaku sertifikat elektronik agar tidak terkendala saat pelaporan dan pembayaran pajak. Kepala KP2KP Bontosunggu Aries Harto Malik menjelaskan tak sedikit wajib pajak yang akhir-akhir ini mendatangi kantor pajak untuk mencari solusi mengenai masalah sertifikat elektronik mereka yang sudah tidak berlaku. […]
WA only