Author: Admin 21
-
Ide Capres Soal Industri Ponsel: Penugasan BUMN hingga Insentif Pajak
Pengembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu subtema yang dibahas dalam debat kelima capres-cawapres 2024, Minggu (4/2/2024). Pada debat tersebut, moderator Andromeda Mercury membacakan pertanyaan mengenai strategi pasangan calon dalam menciptakan kedaulatan teknologi informasi Indonesia. Pasalnya, impor ponsel pada 2023 tercatat mencapai Rp30 triliun, sedangkan investasi untuk membangun pabrik ponsel hanya sekitar Rp500 miliar. “Apa […]
-
PPh 21 dalam Form 1721-VIII Tidak Digunakan sebagai Kredit Pajak
PPh Pasal 21 yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal 21 bulanan (form 1721-VIII) bukanlah kredit pajak bagi wajib pajak orang pribadi pegawai tetap yang dikenai pemotongan pajak. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024, PPh Pasal 21 yang dapat dikreditkan oleh pegawai tetap adalah PPh Pasal 21 yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal […]
-
Pindah KPP Terdaftar, Ajukan ke Kantor Pajak Lama atau Baru?
Kring Pajak menjelaskan kepada wajib pajak terkait dengan tata cara mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, baik ke kantor pelayanan pajak (KPP) lama maupun ke KPP baru. Kring Pajak menyatakan wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan dapat mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak. Adapun formulir tersebut dapat diunduh wajib pajak di https://pajak.go.id/id/formulir-page. “Wajib pajak […]
-
Terkuak! Gegara Ini, Hulu Migas RI Tak Dilirik Investor Asing Lagi
Akademisi Ekonomi Energi dari Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro mengungkapkan sektor hulu migas RI sempat mengalami kejayaan di tahun 1971-an. Pada periode itu, pengusahaan hulu migas yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 mempunyai penerapan sistem kontrak yang cukup menarik bagi para investor. Rinto menjelaskan setidaknya terdapat beberapa keistimewaan bagi para investor dalam UU […]
-
SPT Masa PPN, Pengertian serta Formulir dan Lampiran yang Digunakan
Dalam perpajakan Indonesia, pelaku usaha yang telah mendapatkan status pengusaha kena pajak atau PKP, wajib memungut, dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan barang mewah (PPN/PPnBM), serta melaporkannya. Sarana untuk melaporkan, adalah menggunakan SPT Masa PPN. Sebagai informasi, SPT Masa adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak atau bulan. Selain untuk pelaporan pembayaran […]
WA only