Author: Admin 21
-
Begini Penjelasan DJP Soal Mekanisme Pemungutan PPN via SPPTDLN
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 25 September 2026. Ketentuan tersebut berlaku seiring dengan ditetapkannya PMK 49/2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas barang digital dan jasa digital tertentu yang […]
-
Pajak Karbon Jangan Sampai Jadi Beban Baru APBN, Ekonom Dorong Implementasi Bertahap
Rencana penerapan pajak karbon kembali menghadapi tantangan klasik: bagaimana membuat emisi energi fosil menjadi lebih mahal tanpa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menanggung ongkosnya. Ekonom menilai pajak karbon tetap diperlukan untuk mendorong transisi energi, tetapi implementasinya harus dilakukan bertahap dan dibarengi reformasi subsidi energi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf […]
-
SPP-TDLN Berlaku, Platform Asing Wajib Cantumkan PPN dalam Transaksi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai/PPN Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Melalui mekanisme ini, pedagang dan penyedia jasa digital dari luar negeri wajib memasukkan PPN Indonesia ke dalam harga atau jumlah yang harus dibayarkan pelanggan di Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor […]
-
Pertaruhan Rasio Pajak di Kala Insentif Fiskal Kian Royal
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menggulirkan insentif fiskal pada 2027 untuk salah satunya menarik minat investasi. Nilai yang dianggarkan kian ‘royal’ meski diakui ikut menggerus rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) hingga minim dari segi serapan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah berencana mengalokasikan insentif perpajakan sebesar Rp632 triliun atau setara […]
-
Ramai Isu Pajak Kontrakan pada 2027, Kanwil DJP Adakan Edukasi Daring
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara daring pada 15 September 2026 guna meluruskan misinformasi terkait dengan pajak rumah kontrakan. Dalam edukasi tersebut, Kanwil DJP Sulselbartra menugaskan 2 penyuluh pajak, yakni Poerwanto Wahyoedi S dan Ambo Aman. Para penyuluh menegaskan DJP tidak memiliki program atau jenis pajak […]
WA only