Author: Admin 21
-
Prospek Pajak Ekonomi Digital usai Himbara-Tekfin Pungut PPN Digital Lintas Negara
Upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital berlanjut dengan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Usai resmi berlaku pekan lalu, himpunan bank milik negara (Himbara) serta teknologi finansial (tekfin) kini ikut terlibat dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk barang dan layanan lintas negara. Pengoperasian SPP-TDLN didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) […]
-
PPh Marketplace Mulai November, Keputusan DJP Akan Segera Terbit
Memasuki Oktober 2026, Ditjen Pajak (DJP) akan segera melakukan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di marketplace tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 akan kembali dilakukan melalui Keputusan Dirjen Pajak. “Mohon ditunggu informasi lengkapnya dalam waktu dekat,” […]
-
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk 2027, Ada Insentif Pajak hingga KPR
Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah kebijakan yang akan dilanjutkan pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup insentif pajak bagi pekerja, fasilitas pajak untuk sektor perumahan, program ketenagakerjaan, hingga skema KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah program yang telah berjalan pada 2026 akan dilanjutkan pada tahun depan. Di antaranya adalah program […]
-
Pungut PPN Transaksi Digital Lintas Negara, DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech) dalam penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, keterlibatan lima bank dan satu fintech tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa digital tertentu […]
-
RUU APBN 2027 Disetujui DPR,Target Pajak Naik Jadi Rp2.593 Triliun
DPR resmi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2027 dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa (29/9/2026). Dalam APBN 2027, target penerimaan pajak disepakati senilai Rp2.593,35 triliun, naik Rp2 triliun bila dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2027 senilai Rp2.591,35 triliun. “Pajak Rp2.593,35 triliun, [sedangkan] kepabeanan dan cukai Rp318,6 […]
WA only