Author: Admin 21
-
Syarat Mencairkan JHT agar Terhindar dari Potongan Pajak
Isu pemotongan pajak saat pencairan JHT menjadi perhatian publik pada akhir Juni 2026. Pembahasannya ramai di media sosial, setelah sejumlah pekerja serta pensiunan mengaku terkejut karena dana jaminan hari tua (JHT) yang mereka cairkan dipotong pajak hingga belasan juta rupiah. Kondisi tersebut memunculkan banyak pertanyaan di kalangan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tidak sedikit yang mengira setiap […]
-
Purbaya Sebut “Coretax Cacat” Berperan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Pajak 24,6%
Pemerintah membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 1.035,7 triliun pada semester I-2026 atau 43,9% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 24,6%, didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, penguatan administrasi perpajakan, serta implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Coretax masih memiliki sejumlah kelemahan. Namun, menurutnya, sistem tersebut […]
-
Kemenkeu Buka Lowongan untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Ini Syaratnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026. Kesempatan ini ditujukan bagi para profesional di bidang perpajakan yang ingin berkarier sebagai hakim pada Pengadilan Pajak. Pendaftaran dibuka secara online mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-1/PHPP/2026, rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak. Panitia […]
-
Terima BA SP2DK? Begini Cara Kirim Tanggapannya di Coretax
Wajib pajak yang telah menerima Berita Acara (BA) terkait dengan tindak lanjut Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dapat menyampaikan tanggapan melalui layanan yang tersedia di Coretax DJP. Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menjelaskan penyampaian tanggapan SP2DK dapat dilakukan melalui menu kasus pada akun coretax wajib pajak. “Untuk menanggapi SP2DK di […]
-
Tak Cuma PPh 0,5%, Ternyata Ini Target Besar DJP dari Pungutan Pajak Marketplace
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan memiliki peluang yang nyaris pasti untuk mengintensifkan pengawasan terhadap pedagang online setelah berlakunya ketentuan pemungutan pajak oleh marketplace melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengatakan peluang DJP melakukan intensifikasi berdasarkan data transaksi marketplace mendekati 100%. Hal itu karena […]
WA only