Author: Admin 21
-
Ada e-Bupot 21/26, DJP Sebut e-SPT Masih Dapat Diakses untuk Ini
Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat diakses meski saat ini sudah tersedia aplikasi e-bupot 21/26. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan aplikasi e-SPT masih dapat diakses untuk pembuatan, penyampaian, dan/atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sampai dengan masa pajak Desember 2023. “Untuk itu, e-SPT masih dapat diakses untuk pelaporan SPT masa pajak sebelum Januari 2024,” […]
-
Diskon PPh Badan Sektor Pariwisata Bisa Timbulkan Masalah Baru
Belakangan ini pajak hiburan menjadi polemik khususnya di kalangan pengusaha hiburan. Wajar saja, pemerintah telah menetapkan batas pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PJBT) sebesar 40%-75% dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tarif tersebut hanya berlaku untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, […]
-
Potensi Penerimaan Pajak Digital Belum Optimal, Pengusaha Usul Begini
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai belum optimalnya potensi penerimaan pajak di sektor perdagangan elektronik atau e-commerce perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tercatat, realisasi penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sepanjang 2023 hanya senilai Rp6,76 triliun, sedangkan pada tahun yang sama Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce mencapai Rp453,75 triliun. Dengan tarif PPN 11%, potensi penerimaan […]
-
Terkuak! Ini Alasan Jokowi Tak Kunjung Terapkan Pajak Karbon
Masalah lambannya pemerintah menerapkan pajak karbon disinggung dalam debat calon wakil presiden Minggu (21/1/2024). Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka kompak menegaskan bahwa penerapan pajak ini penting untuk transisi ke energi hijau. Lantas kenapa pemerintahan Presiden Jokowi tak kunjung menerapkan pajak ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia kemungkinan baru akan menerapkan pajak karbon […]
-
Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal potensi penerimaan pajak daerah menurun karena ada insentif fiskal pajak hiburan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktoran Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan pemerintah daerah (Pemda) bisa memberikan insentif fiskal kepada para pengusaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 101 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan […]