Author: Admin 21
-

DJP Beberkan Nilai Kontribusi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Ditjen Pajak (DJP) memperinci kontribusi dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak dalam tahun berjalan ini. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kegiatan intensifikasi berupa pengawasan,pemeriksaan, penagihan, hingga penegakan hukum memberikan kontribusi hingga 31,2% terhadap penerimaan pajak hingga Mei 2026. “Terkait intensifikasi, penerimaan dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hinggapenegakan hukum. Alhamdulillah, kontribusi penerimaan dari intensifikasi sekitar […]
-

Bertransaksi dengan WP UMKM, Gimana Cara Input Fasilitasnya di Bupot?
Merujuk Pasal 7 ayat (1) PMK 164/2023, ada 2 cara pelunasan pajak penghasilan (PPh) final UMKM. Kedua cara tersebut meliputi: (i) disetor sendiri oleh wajib pajak; atau (ii) dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh. PPh final UMKM akan dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut apabila wajib pajak UMKM bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut. Atas pemotongan/ pemungutan itu, pemotong/pemungut […]
-

DJP Perkuat Kompetensi Fiskus di Fungsi Pengawasan hingga Pelayanan
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memprioritaskan penguatan kompetensi pegawai pajak (fiskus) guna mencapai target penerimaan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (17/6/2026). Menurut Bimo, penguatan SDM yang dibutuhkan antara lain untuk fungsi pengawasan, penerimaan, pemeriksaan, serta pelayanan pajak. Dia menilai perbaikan aspek-aspek tersebut bakal mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang […]
-

PPh Final UMKM Diperketat, Purbaya: Usaha Besar Jangan Mau Murah Terus
Pemerintah menegaskan pengetatan pemanfaatan skema PPh final dalam PP 20/2026 tidak dimaksudkan untuk menghambat pengembangan UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (8/6/2026). Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai mereka yang merasa keberatan atas pembaruan skema PPh final UMKM melalui PP 20/2026 ialah pelaku usaha yang kerap kali […]
-

Tunggak Pajak Rp16,6 Miliar, Aset Perusahaan Akhirnya Disita DJP
Tim Penagihan KPP Madya Karawang didampingi Tim Kanwil DJP Jawa Barat II melakukan tindakan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak badan PT A yang berlokasi di Kabupaten Karawang pada 25 Mei 2026. Kepala KPP Madya Karawang Melki Ferdian mengatakan kantor pajak sebelumnya telah beberapa kali melakukan upaya persuasif, tetapi penanggung pajak tak kunjung melunasi tunggakan […]
WA only