Author: Admin 21
-
Lewat Sebulan, 2,18 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2023
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sudah ada 2,18 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan 2023 hingga 31 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan kebanyakan SPT Tahunan itu dilaporkan secara online. DJP pun telah memberikan bukti penerimaan surat (BPS) dan bukti penerimaan elektronik (BPE) kepada wajib pajak tersebut. “Sampai dengan 31 […]
-
Tok! MK Tolak Uji Materil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan uji materil atau judicial review pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permohonan uji materil ini diajukan oleh Sangap Tua Ritonga, seorang konsultan pajak. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 155/PUU-XXI/2023 ini digelar di MK pada Rabu (31/01/2024). Menurut pernyataan MK, sangap Tua Ritonga (Pemohon) menguji Pasal 5 ayat (2), […]
-
Ajukan Status PKP Belum Bisa Online, Kring Pajak: Langsung Saja ke KPP
Kring Pajak menjelaskan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) saat ini belum bisa dilakukan secara online. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan secara langsung atau pos ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar. Penjelasan Kring Pajak tersebut merespons salah satu pertanyaan warganet di media sosial. Wajib pajak yang mengajukan permohonan dapat mengisi Formulir Pengukuhan PKP dan melampirkan […]
-
Ini Penyebab Perdagangan Kripto di RI Sulit Bersaing dengan Negara Lain
Pengenaan pajak kripto di Tanah Air masih tinggi, sehingga mengurangi minat investor terhadap aset digital tersebut. Minat transaksi aset kripto di Indonesia pun telah menurun dari tahun ke tahun. Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur mengakui bahwa pajak kripto di Tanah Air memang masih tinggi. Akibat permasalahan ini membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara lain, karena banyak […]
-
Paling Lambat 31 Januari! Bukti Potong Pajak Disampaikan ke Karyawan
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bendahara dan pemberi kerja untuk segera memberikan bukti potong pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2023 kepada karyawan. DJP menyatakan bukti potong dibutuhkan karyawan saat melaporkan SPT Tahunan 2023. Pemberian bukti potong pajak harus dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. “Jangan sampai terlewat, 31 Januari paling lambat,” bunyi keterangan […]
WA only