Author: Admin 21
-

DJP Bakal Tambah Layanan Perpajakan yang Bisa Diakses Pakai NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan terus menambah jumlah layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini merupakan hasil dari program pemadanan NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Hampir semua layanan, kita usahakan semaksimal mungkin,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo saat ditemui di Gedung Dhanapala, […]
-

Coretax DJP: Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi Dikurangi
Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi nantinya hanya akan menggunakan 1 jenis formulir saja dari sebelumnya dibedakan menjadi 3 formulir. Topik tersebut menjadi ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 24/7/2024. Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak DJP Mohammed Lintang Theodikta mengatakan kehadiran coretax administration system bakal menyederhanakan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak […]
-

Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Sampai 31 Agustus 2024
Warga DKI Jakarta yang memiliki tunggakan karena belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor jangan khawatir. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Dikutip dari situs resmi, Senin (22/7/2024) program ini berlangsung mulai 11 Juni sampai 31 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan HUT […]
-

Daftar 28 Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penambahan tujuh layanan perpajakan yang bisa diakses dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP 15 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegoatan Usaha (NITKU). Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-23/Pj.09/2024 tentang Pembaruan Kedua Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit, tambahan tujuh layanan tersebut terhitung sejak Sabtu, […]
-

Luhut dan Sri Mulyani Mulai Bicarakan Insentif Pajak Family Office
Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan family office untuk mendorong orang-orang kaya global mau menempatkan kekayaannya di Indonesia, termasuk dari sisi perpajakannya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan mulai membahas skema insentif pajak di family office. Menurutnya, investor harus memenuhi beberapa kriteria untuk menikmati insentif pajak tersebut. “Sebenarnya mengenai […]
WA only