Author: Admin 21
-

DPR: Belanja Perpajakan Belum Memberikan Dampak Optimal ke Perekonomian
Komisi XI DPR menyoroti efektivitas belanja perpajakan yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini perlu ada kejelasan mengenai sektor yang menerima dampak belanja perpajakan dan kompensasi ke dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengatakan bila pemerintah memberikan belanja perpajakan dalam bentuk bea masuk untuk kebijakan hilirisasi maka […]
-

Mimpi Prabowo Bentuk BPN, Emang Bisa Naikkan Rasio Pajak?
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P mempertanyakan efektivitas pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan, apakah target pertumbuhan tax ratio itu akan dicapai melalui pembentukan badan tersebut. Namun, dalam jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah justru menyatakan BPN belum […]
-

Forensik Digital Perpajakan, DJP Susun Aturan Main Lebih Detail
Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun ‘aturan main’ yang lebih detail mengenai kegiatan forensik digital. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kegiatan forensik digital merupakan bagian dari uji kepatuhan, baik dalam pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (bukper),maupun penyidikan. Tujuannya untuk mendapat atau melihat informasi yang biasanya tersimpan secara digital. “Nah, saat ini kami sedang menyusun ‘aturan main’ lebih […]
-

Cegah Kebocoran Potensi Pajak, Pemerintah Tengah Persiapkan Penerapan Pajak Global
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperluas basis pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Adapun penerapan perjanjian pajak global atau global taxation agreement akan terus diperkuat untuk mencegah bocornya potensi pajak lewat praktik penghindaran pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan persiapan dalam penerapan pajak global. “Persisnya seperti […]
-

Otoritas Ini Siapkan Tarif Pajak Khusus untuk Kendaraan Listrik
Pemerintah Malaysia tengah menyiapkan tarif khusus pajak kendaraan bermotor (PKP) yang berlaku untuk kendaraan listrik mulai 1 Januari 2026. Menteri Perhubungan Anthony Loke mengatakan pemerintah akan tetap memberikan insentif pajak yang menarik untuk pengguna kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menurunkan emisi karbon. “Tarif pajak yang baru nanti 85% lebih rendah […]
WA only