Author: Admin 21
-

Ada Piutang Pajak Macet Rp 5,37 Triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan masalah tingginya piutang pajak yang belum ditagih secara optimal oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pakak Kementerian Keuangan (Kemkeu). BPK menemukan ada piutang senilai Rp 5,37 triliun yang masuk dalam kategori piutang macet yang belum kedaluwarsa. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan […]
-

Terkait Coretax, DJP Ingin ‘Pajak Terjadi Begitu Saja’ bagi Masyarakat
Ditjen Pajak (DJP) ingin membangun natural digital tax system. Rencana ini merupakan bagian dari strategi tranformasi digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak IwanDjuniardi mengatakan dalam natural digital tax system, sistem administrasi akanberjalan mulus (seamless) serta terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakatwajib pajak sehari-hari. “Terintegrasi dan seamless sesuai dengan aktivitas ekonomi wajib […]
-

Pungut Opsen, Pemkot Cimahi Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Sempat menjadi bagian dari Kabupaten Bandung, Cimahi kemudian ditetapkan sebagai kota pada 21 Juni 2001. Pada 2023, pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil dikumpulkan oleh PemkotCimahi mencapai Rp423,76 miliar. Adapun pajak daerah menjadi kontributor PADterbesar dengan setoran mencapai Rp208,91 miliar. Terkait dengan pajak […]
-

Sri Mulyani Janjikan Penerapan Coretax Bakal Perbaiki Pelayanan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan menciptakan perubahan yang positif pada sistem perpajakan di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan CTAS menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Sejalandengan perbaikan administrasi pajak melalui implementasi CTAS, pelayanan dankepastian dalam perpajakan juga akan meningkat. “Di sisi investasi sistem, […]
-

Begini Aturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman
Pengusaha hotel, resto, dan jasa hiburan wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah. Salah satu jenisnya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Salah satu jenisnya adalah PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Jenis pajak ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta […]
WA only