Author: Admin 21
-

Pemprov Bersiap Pungut Pajak Alat Berat, Potensinya sampai Rp 2 Miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara tengah bersiap untuk mengimplementasikan pengenaan pajak alat berat pada tahun depan. Kepala Bapenda Kalimantan Utara Tomy labo mengatakan pajak alat berat akandipungut berdasarkan Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saatini, pergub terkait dengan teknis pemungutan masih dalam proses penyusunan. “Pergub nanti mengatur tentang tata laksana atau petunjuk […]
-

Kebijakan Pajak 2025: Pengawasan Diperkuat, Prioritas HWI dan WP Grup
Prioritas pengawasan atas wajib pajak high wealth individual (HWI) beserta wajib pajak grup masih menjadi bagian kebijakan teknis pajak yang akan dilanjutkan pada 2025. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2025, prioritas pengawasan terhadap wajib pajak tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang dilakukan untuk penguatan basis perpajakan. “Penguatan basis perpajakan melalui […]
-

Palsukan SPT, Wajib Pajak Ini Rugikan Negara Rp 1,06 Miliar & Terancam Pidana 6 Tahun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III menyerahkan tersangka berinisial SBR beserta barang bukti dalam kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Modus yang dilakukan SBR ialah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. SBR juga diduga tidak menyetorkan pajak yang […]
-

Pengusaha yang Pindah ke IKN Dapat Fasilitas Pajak, Ini Kriterianya
Pelaku usaha yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan. Pengurangan PPh badan tersebut diberikan sebesar 100% dari jumlah PPh badanyang terutang. Adapun pengurangan PPh badan sebesar 100% itu diberikan selama10 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan […]
-

Di Depan DPR, Sri Mulyani Komitmen Terapkan Perjanjian Pajak Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk menerapkan perjanjian pajak global. Sri Mulyani mengatakan penerapan perjanjian pajak global akan perluasan basis pajak terhadap perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintasnegara. Haltersebut pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan pajak bagi Indonesia. “Komitmen Indonesia dalam penerapan global taxation agreement menjadi peluangbagi perluasan basis pajak melalui […]
WA only