Author: Admin 21

  • Dipertanyakan DPR RI, Pemerintah Bakal Kaji Implementasi Kenaikan Tarif PPN 12%

    Dipertanyakan DPR RI, Pemerintah Bakal Kaji Implementasi Kenaikan Tarif PPN 12%

    Komisi XI DPR RI kembali mempertanyakan implementasi penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali pengenaan tarif PPN menjadi 12%. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sudah tidak relevan lagi apabila mengenakan tarif PPN 12%. “Di sini […]

  • Daftar Barang dan Jasa yang Bebas dari Tarif PPN 12%

    Daftar Barang dan Jasa yang Bebas dari Tarif PPN 12%

    Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 tidak serta merta bagi semua barang dan jasa. Dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP), tertulis daftar barang dan jasa yang terbebas dari pajak tersebut. Sebelumnya, pemerintah telah lebih dahulu menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada […]

  • PBJT Hiburan Karaoke 75%, Ini Tarif Pajak di Ibu Kota Provinsi Aceh

    PBJT Hiburan Karaoke 75%, Ini Tarif Pajak di Ibu Kota Provinsi Aceh

    Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Qanun Kota Banda Aceh 1/2024. Qanun tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang(UU) 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (HKPD). Beleid yang mulai berlaku pada 8 Januari 2024 inisekaligus menggantikan sejumlah qanun […]

  • Catat! 4 Kondisi Ini Membuat SPT Dianggap Tidak Disampaikan

    Catat! 4 Kondisi Ini Membuat SPT Dianggap Tidak Disampaikan

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021 mengatur setidaknya terdapat 4 kondisi yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan. Bila SPT dianggap tidak disampaikan, Ditjen Pajak (DJP) bakal menerbitkanpemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. “Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dirjen pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak,” bunyi Pasal […]

  • Bea Cukai Batasi Jumlah Bawaan 5 Barang Impor Penumpang Mulai 10 Maret

    Bea Cukai Batasi Jumlah Bawaan 5 Barang Impor Penumpang Mulai 10 Maret

    Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, akan segera menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Ada lima barang bawaan yang dibatasi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. “Peraturan ini menggeser komoditas […]

WhatsApp WA only