Author: Admin 21
-

Billing 411128-423 PPh Final UMKM, Tidak Bisa Lagi Input NPWP Lain
Pembuatan kode billing terkait dengan PPh final UMKM dengan kode akun pajak (KAP) 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 423 menggunakan NPWP pihak pemotong atau pemungut pajak. Adapun KAP/KJS 411128-423 untuk pembayaran PPh final atas penghasilan dariusaha yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM)yang dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. “Pembuatan billing dengan KAP/KJS 411128-423 […]
-

Gak Perlu ke Kantor Pajak, Ini 3 Solusi Lupa Nomor EFIN saat Lapor SPT Tahunan
Kendala lupa nomor EFIN kerap terjadi saat musim lapor SPT Tahunan tiba. Masa pelaporan SPT Tahunan dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2024 setiap tahunnya. Setiap tahun, ada saja kendala yang dialami oleh sejumlah wajib pajak saat lapor SPT Tahunan. Kendala yang paling sering dialami oleh wajib pajak saat lapor SPT Tahunan adalah lupa kode Electronic Identification Number atau EFIN. Kode EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak untuk digunakan melakukan […]
-

Siapa Saja yang Tidak Wajib Melaporkan SPT Tahunan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau Wajib Pajak (WP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. “Segera laporkan SPT Tahunan #KawanPajak sebelum 31 Maret 2024 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 untuk Wajib Pajak Badan,” tulis DJP Kemenkeu melalui akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, pada 18 Februari 2024. […]
-

Ada Diskon Pajak Rumah, BTN Pede Penyaluran KPR Melesat
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) optimistis penyaluran kredit khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tetap tinggi pada 2024. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang memberikan insentif PPN rumah. “Di akhir Februari sudah keluar peraturan dari Kemenkeu dan tentu di Maret animo masyarakat perumahan semakin meningkat di 2024 penyaluran KPR non subsidi akan meningkat kurang lebih […]
-

Banyak Dikeluhkan, Thailand Berencana Rombak Regulasi PBB
Pemerintah Thailand menyatakan tengah menyiapkan kajian untuk mereformasi regulasi mengenai pajak bumi dan bangunan (PBB). Sekretaris Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan reformasi bertujuanmenciptakan regulasi PBB yang lebih efisien dan adil. Melalui reformasi pula, tarif PBB diharapkan tidak memberatkan masyarakat di tengah perlambatan perekonomianglobal. “Ketentuan PBB harus direformasi agar lebih efisien dalam hal tarif, tepat sasaran, […]
WA only