Author: Admin 21

  • Berlanjut Tahun Ini, Sri Mulyani TerbitkanPMK Baru Insentif PPN DTP Perumahan

    Berlanjut Tahun Ini, Sri Mulyani TerbitkanPMK Baru Insentif PPN DTP Perumahan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menerbitkan aturan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar pada tahun 2024 Insentif tersebut merupakan keberlanjutan dari pemberian insentif PPN DTP yangsudah berjalan sejak November 2023 lalu. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan beleid baru agar […]

  • Rugikan Negara Rp323,5 Juta, Tersangka Pidana Pajak Ditahan

    Rugikan Negara Rp323,5 Juta, Tersangka Pidana Pajak Ditahan

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menahan tersangka tindakpidana perpajakan berinisial S yang rugikan negara sebesar Rp323.578.422, Kamis(15/2/2024). Penahanan tersebut dilakukan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) menyerahkan tersangka, berkas, dan barang bukti ke Kejari Kabupaten Malang. “Kami telah melakukan penahanan terhadap […]

  • Ada 29.000 WP Masih Menunggak Pajak, Pemkot Keluarkan Imbauan Ini

    Ada 29.000 WP Masih Menunggak Pajak, Pemkot Keluarkan Imbauan Ini

    Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Pasalnya, pada tahun lalu tercatat ada 29.427 wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). “Kami terus mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Pendapatan pemerintah dari sektor pajak digunakan untuk membangun daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, […]

  • Lapor SPT, Wajib Pajak Badan MasihPakai NPWP 15 Digit

    Lapor SPT, Wajib Pajak Badan MasihPakai NPWP 15 Digit

    Untuk saat ini, wajib pajak badan masih menggunakan NPWP 15 digit dalam administrasi perpajakan. Melalui PENG-6/PJ.09/2024, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan PMK 136/2023 mengatur NPWP 16 digit baru dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan 30 Juni 2024. “Terhitung mulai masa pajak Januari 2024, format NPWP yang digunakan dalamadministrasi perpajakan yaitu … NPWP […]

  • NIK di Bukti Potong Harus Valid, Begini Penjelasan Kring Pajak

    NIK di Bukti Potong Harus Valid, Begini Penjelasan Kring Pajak

    Pembuatan bukti potong melalui DJP Online harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ataupun nomor induk kependudukan (NIK) yang valid.Kring Pajak menjelaskan NIK dinyatakan valid apabila data tersebut telah teradministrasi di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan terintegrasi dengan sistem administrasi Ditjen Pajak (DJP). “Sepanjang menginput data NIK dan nama penerima penghasilan serta saat […]

WhatsApp WA only