Author: Admin 21

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame. Aturan baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban para wajib pajak, terutama pelaku usaha di bidang periklanan reklame. Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak apabila nilai pokok pajak reklamenya […]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan bahwa kontribusi uang pajak masyarakat telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Hal ini disampaikan Supendi di Makassar pada Kamis. Menurut Supendi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah […]

Pemerintah resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam aturan itu, pegawai hotel, restoran, kafe, biro perjalanan wisata, penyelenggara acara, hingga taman rekreasi kini menikmati penghasilan penuh tanpa potongan […]

Pemerintah memperluas cakupan bidang industri yang dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2025. Perluasan diberikan untuk sektor industri pariwisata yang sebelumnya tidak diatur dalam PMK 10/2025. Perluasan tersebut diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. “Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi […]

Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan perpajakan baru sepanjang Oktober 2025. Salah satu peraturan yang banyak menyita perhatian adalah diperluasnya pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah(DTP) untuk industri pariwisata. Ada pula peraturan baru yang merevisi ketentuan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) besar, madya, dan khusus (BKM). Selain itu, pemerintahmenambahkan getah […]