Author: Admin 21
-

Threshold Omzet dan Tarif PPh UMKM di Berbagai Negara
Optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan dukungan dalam bentuk kepatuhan pajak yang tinggi dari seluruh wajib pajak, mulai dari wajib pajak korporasi multinasional hingga wajib pajak terkecil yang bergerak di sektor informal. Wajib pajak besar relatif mampu melaksanakan kewajiban pajak dengan benar karena memiliki sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan penghitungan dan pelaporan pajak. Namun, wajib pajak […]
-

Bikin Pengelolaan Pajak Lebih Efisien, 475 Pemda Sudah Pakai QRIS
Bank Indonesia (BI) mencatat saat ini sebanyak 475 pemerintah daerah telah menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penerapan QRIS menjadi bagian dari upaya percepatan dan perluasan transaksi keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, QRIS salah satunya bermanfaat untuk mengefisiensi pengumpulan pajak daerah. “QRIS digunakan untuk transaksi pajak daerah. Dari pajak parkir, PBB, segala […]
-

Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemberian insentif fiskal pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah komersial maksimal Rp 5 miliar akan diteruskan tahun ini. Ia mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya. “Karena ini pindah tahun anggaran, kami perlu Peraturan Menteri Keuangan yang sedang diselesaikan dan akan segera dikeluarkan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian […]
-

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Naik bakal Berimbas ke Harga BBM
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengamini bahwa peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akan berimbas ke harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti diketahui, di awal tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan baru terkait PBBKB. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 […]
-

Pemda Tak Pungut Pajak Hiburan, PAD yang Hilang Rp 8 Miliar per Tahun
Miliaran potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan di Kabupaten Bekasi hilang setiap tahun sebagai dampak larangan operasional usaha hiburan di wilayah setempat. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi Jenal Aca mengatakan Perda Kabupaten Bekasi 3/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata melarang operasional usaha hiburan. Menurutnya, PAD […]
WA only