Author: Admin 21
-

Bukan 40%, Pajak Konser Musik Paling Tinggi 10% di UU HKPD
Saat ini media sosial tengah ramai membahas mengenai tarif pajak konser yang ikut naik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Bahkan banyak yang mengeluhkan harga tiket konser musik yang akan semakin mahal seiring kenaikan tarif pajak tersebut. Lantas, apakah benar pajak konser mengalami kenaikan […]
-

Pemda Pegang Peran Penting untuk Pajak Hiburan, Ini Saran dari Ekonom
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf R Manilet mengatakan, kenaikan pajak hiburan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah (pemda). Yusuf menyebut pemda yang mengetahui kondisi riil di lapangan terkait perubahan dari tarif pajak hiburan, terutama untuk batas atas. “Karena pemda punya kapasitas fiskal yang berbeda dan tentu peningkatan atau penambahan PAD dari pajak asli daerah […]
-

Pajak Hiburan Naik 40%, Ketua DPRD DKI: Bisa Banyak PHK
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa menjadi 40%. Terkait hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai aturan tersebut akan membuat para pengusaha hiburan gulung tikar. “Kalau tarif pajak pajak hiburan jadi 40 persen, mati orang. (Tempat hiburan) […]
-

Perbandingan Tarif Pajak Hiburan UU 28/2009 dengan UU HKPD
Tarif pajak hiburan sebesar 75% ternyata bukan hal baru dalam peraturan pajak daerah dan restribusi daerah (PDRD) Indonesia. Dalam Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang PDRD, kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai presiden menetapkan tarif untuk pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%. Namun, terdapat ketentuan khusus untuk pemungutan pajak dari karaoke, panti pijat, […]
-

Pandemi Covid-19 Berakhir, Otoritas Ini Setop Pemberian Insentif PPN
Otoritas pajak Filipina (Bureau of Internal Revenue/BIR) mengumumkan masa berlaku pemberian insentif pembebasan PPN atas barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 sudah berakhir. BIR menyatakan pemberian fasilitas pembebasan PPN disetop sejalan dengan berakhirnya pandemi Covid-19. Insentif pajak atas obat dan vaksin Covid-19 sebelumnya diberikan berdasarkan UU Nomor 11534. “Peralatan, obat-obatan, dan vaksin Covid-19 tidak lagi […]
WA only