Author: Admin 21
-

Pemotongan PPh 21 Atas Natura Januari-Juni 2023, DJP Jelaskan Ini
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 semestinya dilakukan pada setiap masa pajak natura dan kenikmatan diterima. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengingatkan bahwa Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 mengatur imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima pada masa pajak Januari hingga Juni […]
-

Kemenkeu Sebut Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Baru 80%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan baru mencapai 80% untuk periode 2023. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyampaikan bahwa capaian tersebut masih jauh di bawah standar internasional yang ditetapkan sebesar 85%. “Tingkat pelaporan SPT tahunan kita baru mencapai level 80%, masih di bawah benchmark standar internasional […]
-

Pajak dan Inflasi Pangan Menggerus Kenaikan UMP
Pemerintah Provinisi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 3,38% atau Rp 165.583. Dengan demikian, kenaikan upah DKI Jakarta menjadi 5.067.381 dari sebelumnya Rp 4.901.759. Hanya saja, apabila dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan (PPh) 21 untuk lapisan terbawah sebesar 5%, kenaikan UMP tersebut juga tidak terlalu signifikan. Seperti yang diketahui, […]
-

Target Pajak 2024 Sentuh Rp1.989 Triliun, Ini Strategi Kemenkeu
Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mencapai target pajak 2024 senilai Rp1.989 triliun. Salah satu tantangan dalam penerimaan pajak, kata Yon, adalah bahwa tahun depan ekonomi Indonesia masih dihadapi oleh situasi global yang tidak pasti dan sangat dinamis. “Tentu kami melihat bahwa ini menjadi tantangan tersendiri […]
-

Menkeu Era SBY: Siapapun Presiden 2024 Harus Tingkatkan Pajak!
Siapapun Presiden yang terpilih pada 2024 harus mampu menaikkan rasio pajak terhadap Gross Domestic Product (GDP). Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan periode 2013-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri. Menurut Chatib Basri, presiden terpilih tersebut harus mengurangi gap dengan menaikkan tabungan domestik. “Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 […]
WA only