Author: Admin 21
-

Tak Cuma PPN DTP, Biaya Administrasi Rumah MBR Juga Dibantu Pemerintah
Tak hanya memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa pemberian bantuan biaya administrasi rumah. Sama dengan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah, bantuan biaya administrasi rumah akan diberikan mulai bulan ini hingga Desember 2024. “Bantuan yang diberikan senilai Rp4 juta diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan pembelian […]
-

Cabang Pakai NITKU, Nanti Setor dan Lapor Pajak dengan NPWP Pusat
Saat implementasi penuh NPWP 16 digit dan NITKU, penyetoran serta pelaporan pajak perusahaan yang memiliki cabang hanya dilakukan berdasarkan pada NPWP pusat. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/11/2023). Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) tidak lagi menggunakan NPWP cabang. NPWP cabang akan […]
-

Ini Jangka Waktu Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan. Adapun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, jangka waktu pemeriksaan itu meliputi jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. “Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik […]
-

Upload Faktur Kena Reject ETAXSERVICE, Pastikan NPWP Benar dan Lengkap
Seluruh perekaman faktur pajak kini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-faktur. Namun, terkadang wajib pajak menemui kendala teknis saat mengunggah atau meng-upload faktur pajak. Salah satunya, reject faktur pajak dengan notifikasi ‘ETAXSERVICE-40004 Service Error, service tidak dapat dipanggil. Lakukan upload ulang. Tidak dapat mengambil data NPWP”. Jika hal itu terjadi, langkah utama yang perlu dilakukan adalah memastikan data NPWP lawan transaksi sudah benar […]
-

Kritik Penerapan Faktur 07, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021
Secara umum Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) merupakan salah satu bentuk dari zona ekonomi yang pada umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi ataupun strategis nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian wilayah, agar terjadi pemerataan pembangunanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah suatu negara tersebut. Fokus utama di dirikannya Free Trade […]
WA only