Author: Admin 21
-

Implementasikan Pilar Dua Pajak Global, Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis
Pemerintah Indonesia berharap bisa mulai menerapkan Pilar Dua Perpajakan Internasional pada 2025 mendatang. Hal ini guna mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi yang semakin pesat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan aturan pelaksana untuk menerapkan Pilar II Pajak […]
-

Insentif Bebas PPN Diperluas hingga Properti Seharga Rp 5 Miliar
Pemerintah berencana melebarkan cakupan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dengan harga hingga Rp 5 miliar dari rencana sebelumnya Rp 2 miliar. Tujuannya mendorong investasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung produk domestik bruto (PDB) domestik. Menurut Susiwijono Moegiarso selaku sekretaris Kemenko Perekonomian, keputusan final terkait perluasan jangkauan insentif […]
-

Penerimaan pajak Banten periode Januari-September Rp30,923 triliun
Penerimaan pajak Provinsi Banten pada periode Januari hingga September 2023 mencapai Rp30,923 triliun dengan kontribusi sebesar 64,01 persen dan tumbuh positif 5,33 persen. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten Rahmat Subagyo di Serang, Banten, Senin, mengatakan penerimaan pajak di Banten didominasi Tangerang Raya dan Serang Raya yang mencapai Rp13, 931 triliun dengan kontribusi sebesar […]
-

Ada Coretax System, Pembentukan Badan Penerimaan Negara Tidak Diperlukan
Dua bakal pasangan calon presiden dan wakil Presiden (capres-cawapres) yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Prabowo Subionto-Gibran Rakabuming kompak untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam program kampanyenya. Hal tersebut tertuang dalam dokumen visi, misi dan program masing-masing capres-cawapres yang disampaikan kepada publik. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, pembentukan Badan […]
-

Anies-Cak Imin Berencana Pisahkan DJP dari Kemenkeu, Ini Kata Pengamat
Pengamat Ekonomi Ronny P. Sasmita dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menyoroti visi-misi Pasangan Capres-cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin. Ronny menyebut di dalam dokumen visi-misi Anies Baswedan dan Cak Imin yang mengusung ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’, mereka berdua ingin agar badan penerimaan negara berada langsung dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Hal tersebut […]
WA only