Author: Admin 21
-
Kejar Target Penerimaan PBB, Pemkot Bakal Tagih Pajak Door to Door
Pemkot Ternate melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari pintu ke pintu untuk mengejar target penerimaan di akhir tahun. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate memfokuskanpenagihan pada kelurahan dengan realisasi PBB di bawah 50%. “Kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada penagihan, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi langsung kepada masyarakat agar semakin […]
-
Demi Kemandirian Fiskal, Begini Upaya Pemprov Optimalkan Pajak Daerah
Pemprov Kalimantan Tengah menyiapkan beberapa strategi untuk memperluas basis pajak daerah dan mengoptimalisasi retribusi guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Plt Sekda Kalteng Leonard S Apung mengatakan upaya yang ditempuh pemprov antara lain memperkuat koordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan perangkat daerah lainnya. Di samping itu, pemprov juga melakukan digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi […]
-
Aturan Baru, Pemprov DKI Beri Diskon hingga Bebas Bayar Pajak Reklame
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame. Aturan baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban para wajib pajak, terutama pelaku usaha di bidang periklanan reklame. Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak apabila nilai pokok pajak reklamenya […]
-
DJPb Sulsel: Uang Pajak Pacu Pembangunan Infrastruktur Strategis
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan bahwa kontribusi uang pajak masyarakat telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Hal ini disampaikan Supendi di Makassar pada Kamis. Menurut Supendi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah […]
-
Bukan Bebaskan PPh Pekerja, Bos Buruh Minta Purbaya Turunkan PPN
Pemerintah resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam aturan itu, pegawai hotel, restoran, kafe, biro perjalanan wisata, penyelenggara acara, hingga taman rekreasi kini menikmati penghasilan penuh tanpa potongan […]
WA only