Author: Admin 21
-

Beberapa Persoalan Penyebab Pengumpulan Pajak Daerah Belum Optimal
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kemampuan pemerintah daerah (pemda) atau collection ratio untuk mengumpulkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) baru mencapai kisaran 50% hingga 60%. Oleh karena itu, pemda perlu meningkatkan local tacing power melalui pemanfaatan basis modernisasi untuk perluasan basis PDRD. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, ada beberapa hal mendasar […]
-

Meski Ditentang AS, Otoritas Kanada Tetap Bakal Pungut Pajak Digital
Pemerintah Kanada tetap berencana untuk memberlakukan pajak digital atau digital services tax (DST) mulai tahun depan meski didesak Amerika Serikat untuk mencabut rencana tersebut. Parliamentary Budget Officer (PBO) Kanada memperkirakan pengenaan DST akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai CA$7,2 miliar atau Rp83,1 triliun selama 5 tahun. Namun, deviasi berpotensi timbul sejalan dengan respons dari perusahaan digital yang […]
-

Jaga Laju Ekonomi, Otoritas Ini Usulkan Diskon Tarif PPN Diperpanjang
Kementerian Keuangan Vietnam tengah mengusulkan perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga semester I/2024. Kemenkeu menilai jangka waktu insentif pajak perlu diperpanjang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila PPN 8% diterapkan pada Januari – Juni 2024, potensi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun. “Usulan pengurangan […]
-

Pajak Orang Kaya Dunia Dapat Hasilkan Rp 3.969 T Per Tahun
Pemerintah di seluruh negara seharusnya menerapkan kebijakan lebih keras dalam kerangka internasional terkait penghindaran pajak orang kaya atau miliarder, dengan menerapkan pajak minimum global sehingga dapat mengumpulkan US$ 250 miliar (Rp 3.979 triliun) per tahun. Demikian dikatakan Observatorium Pajak Uni Eropa (UE) atau the EU Tax Observatory pada Senin (23/10/2023) dikutip dari Reuters. “Jika dikenakan, jumlah tersebut hanya […]
-

12 Juta Wajib Pajak Diimbau Segera Lakukan Pemadanan NIK-NPWP
Wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, sudah ada 59,03 juta NIK yang dilakukan pemadanan menjadi NPWP atau sekitar 82,41% dari total keseluruhan hingga 19 Oktober 2023. Artinya masih ada sekitar 12,04 juta wajib […]
WA only