Author: Admin 21
-

Pemeriksaan Pajak Dihentikan dengan LHP Sumir Jika Ini Terjadi
Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dihentikan dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir. Penghentian dengan LHP Sumir itu menjadi salah satu cara penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimuat dalam Pasal 20 PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021. “LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan […]
-

Wajib Pajak Berhak Tahu Hasil Pemeriksaan Bukper Sebelum Disidik
Orang pribadi atau badan yang sudah diperiksa bukti permulaan (bukper) memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan bukper tersebut. Pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper wajib disampaikan pemeriksa kepada orang pribadi atau badan paling lama 1 bulan terhitung sebelum jangka waktu pemeriksaan bukper berakhir. Adapun jangka waktu pemeriksaan bukper maksimal 12 bulan sejak tanggal surat perintah pemeriksaan bukper. […]
-

Pemutihan Pajak Kendaraan Ada Lagi! Berlaku hingga 20 Desember 2023
Pemprov Kalimantan Barat kembali menggelar program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai dari 16 Oktober 2023 hingga 20 Desember 2023. Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari mengatakan program pemutihan dilaksanakan untuk meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Dia berharap kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan tunggakan pajak daerahnya. “Bagi […]
-

Pendapatan Pajak Daerah Mengenaskan, Cuma Bali yang Bersinar
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus mengungkapkan total rasio pajak daerah (local tax ratio) baru mencapai 1,3%. Padahal, dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah menargetkan local tax ratio bisa meningkat ke level 3%. Saat ini, kata Sandy, baru Bali dan Nusa Tenggara […]
-

Minat wajib pajak naik saat pembebasan denda PBB di Kudus
Program pembebasan denda administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang berlangsung selama empat bulan berhasil menjaring minat wajib pajak karena tercatat ada pembayaran tunggakan senilai Rp3,6 miliar. “Program pembebasan denda administrasi PBB tersebut awalnya berlangsung mulai 1 Mei hingga Juli 2023. Akan tetapi, karena pada bulan Agustus 2023 bertepatan dengan […]
WA only