Author: Admin 21
-

Tokopedia konsisten gencarkan inisiatif Loket Pajak Tokopedia
Tokopedia, sebagai perusahaan teknologi Indonesia, konsisten menggencarkan inisiatif Loket Pajak Tokopedia, yang bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis lainnya demi memungkinkan masyarakat membayar berbagai jenis pajak secara online demi membantu pembangunan daerah. “Dalam rangka HUT Ke-267 Yogyakarta, Tokopedia konsisten berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Yogyakarta untuk penyediaan akses digital pelayanan publik lewat fitur […]
-

Daftar Barang Impor Kiriman e-Commerce Kena Pajak Mulai 17 Oktober 2023
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan mengenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) terhadap 8 barang impor atau komoditas kiriman lewat e-commerce mulai 17 Oktober 2023. Kedelapan komoditas barang kiriman e-commerce tersebut yakni tas (15-20%), buku (0%), produk tekstil (5-25%), alas kaki/sepatu (5-30%), kosmetik (10-15%), besi dan baja (0-20%), sepeda (25-40%), dan jam tangan (10%). Pengenaan tarif ini untuk melindungi UMKM […]
-

Impor Sepeda, Baja, Jam Tangan & Kosmetik Kena Pajak
Pemerintah menambah daftar barang yang akan terkena tarif bea masuk. Langkah ini untuk mencegat membanjirnya barang impor yang beredar melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias dagang online. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023. Sebenarnya PMK tersebut berlaku mulai 17 November. 2023. Namun Presiden Joko Widodo minta pelaksanaannya […]
-

Pemerintah Sebut Pajak Karbon Akan Diimplementasikan Pada 2024
Bursa karbon Indonesia secara resmi telah diluncurkan pada 26 September 2023. Namun, pelaksanaan pajak karbon baru akan berlaku pada 2024. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan aturan penerapan pajak karbon saat ini sedang digodok oleh pemerintah. Merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), nantinya akan ada tiga peraturan untuk mengatur […]
-

Realisasi PAD Kota Palembang mencapai Rp864,57 miliar Oktober 2023
Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) ibu kota Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ini mencapai Rp864,57 miliar atau sebesar 77,67 persen dari target Rp1,13 triliun, hingga 9 Oktober 2023. Kepala BPPD Kota Palembang Herly Kurniawan, di Palembang, Selasa, mengatakan penerimaan PAD ada 11 item pemasukan pajak di Kota Palembang, yaitu […]
WA only