Author: Admin 21
-

Sri Mulyani Sebut Potensi Penerimaan Perpajakan Capai Rp2.309,9 Triliun di 2024
Badan Anggaran menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2023). Dalam raker itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan negara akan bertambah hingga Rp2 triliun. Peningkatan itu berkat adanya beberapa perubahan di dalam asumsi makro dan pembahasan […]
-

Sri Mulyani Godok Skema Pemberian Fasilitas Kepabeanan Investor di IKN
Pemerintah tengah merumuskan tata cara pemberian fasilitas kepabeanan kepada investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati fasilitas kepabeanan akan disalurkan untuk menarik investasi di IKN. Dalam hal ini, Kemenkeu ditugaskan membuat ketentuan mengenai pelaksanaan dan tata cara pemberian fasilitas tersebut. “Implementasi fasilitas kepabeanan untuk IKN, itu dibutuhkan rumusan baru,” katanya dalam […]
-

Sri Mulyani Revisi Target Penerimaan Pajak jadi Rp 1.988,9 Triliun pada 2024
Pemerintah bersama DPR menyepakati kenaikan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.988,9 triliun pada 2024. Adapun target sebelumnya dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 1.986,9 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan target mengalami penyesuaian karena perubahan proyeksi asumsi makro dan keberlanjutan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. “Kami mengidentifikasi kenaikan penerimaan dari sisi penerimaan pajak adanya Rp 2 triliun yang […]
-

Rugikan Rp 110,7 Miliar, Tersangka Kasus Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejari
Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I menyerahkan pengemplang pajak berinisial AY beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain peyerahan tersangka, penyidik juga menyerahkan aset sitaan senilai miliaran rupiah yang terdiri dari dua aset tanah dan bangunan di daerah Bogor, satu unit mobil Alphard, satu unit mobil Honda Jazz, satu […]
-

RI Tak Punya Kebijakan Nasional Ekonomi Digital, Ancaman bagi UMKM
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengakui Indonesia masih belum memiliki kebijakan nasional soal ekonomi digital. Menkop UKM Teten Masduki mengatakan keterlambatan dalam mengatur ekonomi digital bakal membebani UMKM sekaligus merugikan konsumen dan e-commerce lokal. “Hari ini penjualan di online sudah dikuasai oleh produk luar. Hari ini mungkin kita masih melihat manfaat dari e-commerce, tetapi kalau UMKM kita rubuh nanti […]
WA only