Author: Admin 21
-

Soal Forensik Digital dan Keamanan Data Wajib Pajak, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) tengah mematangkan aturan tentang kegiatan forensik digital. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media media nasional pada hari ini, Kamis (7/9/2023). Sesuai dengan SE-36/PJ/2017, forensik digital adalah teknik atau cara menangani data elektronik mulai dari kegiatan perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan serta penyimpanan data elektronik sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. […]
-

Ajukan Perubahan Tahun Pajak bagi WP Badan, Prosesnya Berapa Lama?
Salah satu syarat pembukuan untuk kepentingan perpajakan adalah harus memenuhi prinsip taat asas. Yang dimaksud taat asas dalam pembukuan, salah satunya, adalah konsistensi periode pembukuan setiap tahun buku. Merujuk pada UU PPh, wajib pajak tidak boleh mengubah tahun buku atau tahun pajak sesuka hati. Namun, dalam keadaan tertentu Ditjen Pajak (DJP) membolehkan perubahan periode pembukuan. […]
-

PMK Diperbarui, SKP PBB Kini Terbit Usai Tindakan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 80/2023 turut memperbarui tata cara penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 80/2023, disebutkan bahwa SKP PBB diterbitkan setelah tindakan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang. Pada ketentuan sebelumnya yakni PMK 255/2014, SKP PBB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan…untuk […]
-

Pemkot Pematang Siantar sediakan hadiah bagi taat wajib pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Pematang Siantar menyediakan karcis berhadiah bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Bulan September 2023. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar, Arri Suaswandhy Sembiring, Selasa (5/9) mengatakan, karcis berhadiah itu nantinya diundi. “Bagi yang beruntung, akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik,” […]
-

Hambat Investasi, Bahlil Kembali Tolak Pajak Minimum Global 15 Persen
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pajak minimum global dengan tarif sebesar 15% sebagaimana diatur dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) merugikan negara berkembang. Bahlil mengatakan negara berkembang perlu memberikan insentif pajak kepada investor agar negara berkembang memiliki posisi yang sama di mata investor dibandingkan dengan negara maju. “Mereka [negara maju] […]
WA only