Author: Admin 21
-

Insentif Pajak Kendaraan di Sulsel Oktober 2025, Pembebasan Denda hingga Diskon PKB
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberlakukan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepanjang bulan ini atau hingga 31 Oktober 2025 melalui Program Bebas dan Diskon Pajak Kendaraan. Masyarakat bisa mendapat sejumlah keringanan, antara lain pembebasan denda PKB 100% (kecuali kendaraan baru), pengurangan pokok pajak sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2024 ke bawah, dan diskon 9,5% untuk […]
-

DPR Apresiasi Menkeu Purbaya Tunda Pajak UMKM di Marketplace
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi para pedagang daring di platform marketplace. Menurutnya, keputusan tersebut memberi perlindungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi. “Penundaan ini menjadi sinyal bahwa […]
-

Komisi XI DPR dukung penundaan pajak marketplace agar tak bebani UMKM
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang daring melalui lokapasar atau marketplace agar tak membebani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, langkah ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah dalam fase pemulihan, dan tetap […]
-

DJP dan BKPM Perkuat Sinergi Pajak-Investasi untuk Dorong Ekonomi Nasional
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperkuat sinergi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan mendukung investasi, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, di Gedung Chakti KPDJP, Jakarta, […]
-

Kemenperin Ungkap UMKM Lokal Bayar Pajak Lebih Besar Ketimbang Perusahaan Asing
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Rizal menyoroti ketimpangan perlakuan fiskal antara pelaku usaha digital lokal dan perusahaan asing. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan UMKM dalam negeri, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara. Faisol menjelaskan, pelaku usaha digital lokal, termasuk UMKM yang berjualan di platform e-commerce, wajib menunaikan kewajiban pajak lebih berat. Mereka dikenakan pajak penghasilan […]
WA only