Author: Admin 21
-

PMK 60 Diterbitkan, Begini Dampaknya Bagi Emiten Properti
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.010/2023 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan tersebut diprediksi tidak akan berdampak terlalu besar pada kinerja emiten sektor properti. Sebagai informasi, PMK Nomor 60/PMK.010/2023 ini merupakan aturan harga rumah subsidi. Peraturan ini diterbitkan […]
-

Batas Harga Jual Rumah Subsidi Naik, BP Tapera Turunkan Target di 2024
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan respons positif terkait aturan baru PMK No.60/2023 yang menaikkan batas harga jual rumah subsidi yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan efek harga rumah naik akan sangat berdampak positif pada penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di sisa waktu […]
-

Kriteria Rumah Bebas Pajak yang Batas Harganya Naik Jadi Rp 234 Juta
Pemerintah akan segera menaikkan batas harga maksimum rumah subsidi. Rumah yang dimaksud adalah rumah yang mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batas Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang dibebaskan dari PPN. PMK 60/2023 ini menjadi angin […]
-

DPR Minta PPN 11% buat Produk Olahan Setengah Jadi Dikaji Ulang
Komisi VII DPR mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meninjau kembali pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk setengah jadi. Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Kemenperin. “Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Ilmate dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI agar mengusulkan ke Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara […]
-

UMKM Bakal Mendapatkan Insentif Fiskal Ekspor
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersiap mengepakkan sayap bisnis ke pasar ekspor bakal mendapatkan keringanan fiskal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal memberikan insentif fiskal bagi UMKM yang berorientasi ekspor melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui insentif fiskal ini, UMKM akan mendapatkan fasilitas. Insentif itu berupa pembebasan […]
WA only