Author: Admin 21
-

PLN Setor Dividen Rp 2,19 Triliun dan Pajak Rp 35,33 Triliun ke Negara
PT PLN (Persero) menyetor dividen Rp 2,19 triliun dan pajak perusahaan sebesar Rp 35,33 triliun kepada negara sebagaimana hasil keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN Tahun Buku 2022 di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Dalam RUPS itu disepakati setoran dividen PLN kepada negara sebesar Rp 2,19 triliun, meningkat sebesar 191,7 persen dari Rp 750 miliar […]
-

PLN Setor Rp 37 T ke Negara dalam Bentuk Dividen dan Pajak
PT PLN (Persero) telah mengumumkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) Tahun Buku 2022 di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada hari Rabu (7/6/2023), di mana perusahaan tersebut menyetor dividen dan pajak perusahaan kepada negara. Dalam RUPS tersebut, diputuskan bahwa PLN akan menyetor dividen sebesar Rp 2,19 triliun kepada negara. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 191,7% dibandingkan […]
-

Setoran Pajak Digital PPN PMSE Capai Rp 12,57 Triliun, Disumbang 151 Pemungut
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 31 Mei 2023, Pemerintah telah menunjuk 151 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan Mei 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti, menyebutkan penunjukan di Mei […]
-

Ditjen Pajak Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 12,57 Triliun hingga Akhir Mei
Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sampai dengan 31 Mei 2023, jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 12,57 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, jumlah tersebut berasal dari Rp […]
-

Asosiasi Usul Jasa Kelola Air Limbah Domestik Bebas PPN, Ini Alasannya
Pengelola air limbah yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik (Forkalim) meminta pemerintah untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengelolaan air limbah domestik. Ketua Umum Forkalim Kabir Bedi mengatakan air bersih selama ini sudah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Untuk itu, lanjutnya, air limbah seyogianya juga mendapatkan perlakuan pajak yang setara. “Untuk menarik […]
WA only