Author: Admin 21

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 memberikan ruang kepada wajib pajak untuk mengurangi sanksi administratif yang timbul akibat kekurangan pengungkapan harta dalam program pengungkapan sukarela (PPS). Fasilitas ini berlaku hingga akhir 2027 khusus bagi wajib pajak yang kurangmengungkapkan harta sehubungan dengan keikutsertaan dalam PPS kebijakan II. Adapun pengurangan sanksi yang diberikan adalah sebesar 100%, 50%, atau […]

Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan klarifikasi atas kabar pemungutan pajak melalui seluruh lembaga keuangan dan e-commerce mulai 9 November 2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (3/11/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakanpihaknya kini tengah mengimplementasikan sistem baru bernama sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar […]

Alasan kekhilafan wajib pajak yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak tidak terbatas pada kondisi yang tercantum dalam PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (2/11/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakandirjen pajak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menghapus […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan alasan produk pembalut masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun merupakan kebutuhan penting untuk menunjang kesehatan dan kebersihan perempuan, pembalut hingga saat ini belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Melalui unggahan akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya […]

Pemerintah masih melakukan penghitungan terhadap dampak dari sejumlah insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) pada 2027 terhadap penerimaan negara. Dari keterangan resmi pemerintah, sejumlah pembebasan pajak yang rencananya diterapkan pemerintah pada tahun depan meliputi perluasan cakupan sektor Pajak Penghasilan atau PPh pasal 21 DTP serta perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau PPN DTP perumahan. Direktorat Jenderal […]