Author: Admin 21
-

Jangka Waktu PPh Final UMKM Perseroan Perorangan Beda dengan PT
Jangka waktu pemanfaatan rezim PPh final untuk perseroan perorangan tidak sama dengan perseroan terbatas (PT) yang hanya 3 tahun. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (17/2/2023). Kepala Seksi PPh Badan I Ditjen Pajak (DJP) Hari Santoso mengatakan perseroan perorangan dan BUMDes/BUMDesma memiliki skala usaha yang sama dengan CV, firma, […]
-

Aturan Teknis Pajak Natura Masih Digodok
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun dan menggodok Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura. Kepala Seksi PPh Badan I DJP Hari Santoso mengatakan, melalui skema de minimis benefit, imbalan berupa natura dan kenikmatan yang nilainya di bawah batas tertentu atau tidak signifikan untuk dipajaki, maka nantinya akan […]
-

Manufaktur Indonesia Menguat, Restitusi Pajak Turun 51,68%
Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak tercatat Rp 10,93 triliun per akhir Januari 2023. Restitusi pajak tersebut turun 51,68% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 22,61 triliun. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan, turunnya restitusi pajak di bulan Januari 2023 bisa […]
-

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Karangasem Naik 85 Persen
Digitalisasi pembayaran pajak di sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau pajak galian c di Kabupaten Karangasem telah berhasil meningkatkan daya serap pajak dari sektor tersebut. Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem mencatat setelah pembayaran pajak MBLB melalui digital, penyerapannya naik menjadi Rp96 miliar pada 2022, meningkat Rp44 miliar atau 85 persen jika dibandingkan di […]
-

Dianggap Merugikan, Rusia Akhirnya Masuk Daftar Hitam Suaka Pajak
Uni Eropa (UE) akhirnya memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam surga pajak (tax haven blacklist). Keputusan ini diambil setelah Rusia memperbarui undang-undang tentang bisnis. Menurut menteri ekonomi dan keuangan dari 27 negara anggota Uni Eropa, Rusia gagal memenuhi komitmennya untuk mengubah rezim pajak preferensial. Rusia padahal sempat berkomitmen untuk mengubah rezim itu sebelum tahun 2022 […]
WA only