Author: Admin 21
-

PP Baru Terbit! Pemerintah Tetapkan Aturan PBJT Tenaga Listrik
Jakarta. Pemerintah resmi merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2023 yang mengatur terkait dengan pajak penerangan jalan (PPJ) atau kini disebut pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik (PBJT-TL). Pada bagian pertimbangan, PP 4/2023 perlu ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XV/2017 dan melaksanakan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan […]
-

Ingat Bayar Pajak 5 Tahunan Wajib ke Samsat, Simak Aturannya
Pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi pajak tahunan dan perpanjangan masa berlaku untuk lima tahun sekali. Aturan baru menyebutkan, kendaraan yang terlambat membayarkan pajak 5 tahunan selama dua tahun berturut-turut, konsekuensinya adalah data registrasi kendaraan bakal dihapus. Pembayaran pajak pun saat ini mudah. Wajib pajak dapat membayar secara daring melalui sejumlah aplikasi. Namun demikian, khusus pajak lima tahunan, pembayaran […]
-

Catat! Hari Ini Batas Akhir bagi Perusahaan Berikan Bukti Potong PPh
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bendahara gaji, baik di perusahaan atau instansi pemerintah, agar segera memberikan bukti potong pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2022 kepada karyawan/pegawai. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016, pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus menyerahkan bukti pemotongan PPh yang diterima paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. […]
-

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi negatif terhadap dasar pengenaan pajak (DPP) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas transaksi pembayaran biaya gaji kepada pemegang saham. Sebagai informasi, wajib pajak membayarkan gaji kepada X selaku direktur (Direktur X) dan Y selaku komisaris (Komisaris Y). Direktur X dan Komisaris Y juga memiliki […]
-

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan ketentuan dalam PER-16/PJ/2016 masih tetap berlaku. Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mencabut atau mengubah PER-16/PJ/2016. Dengan demikian, ketentuan terkait dengan pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemberi kerja dalam PER-16/PJ/2016 masih berlaku. “Hingga saat ini tidak/belum ada ketentuan yang mencabut ataupun ketentuan perubahan PER-16. Dengan demikian, saat […]
WA only